Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto menegaskan ada 5 hal penting yang akan dibahas sebagai prioritas program pembangunan di Kabupaten Pasuruan saat ini.

Penegasan tersebut ia sampaikan usai bersilaturrahmi dengan para pimpinan legislatif di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (25/09/2023) siang.

Kelima hal tersebut menyangkut kemiskinan ekstrim, stunting, infrastruktur, inflasi serta 2024 sebagai tahunnya politik.

Perihal kemiskinan ekstrim, Andri menyebutkan bahwa Pemerintah menargetkan kasus ini bisa nol persen di tahun 2024 mendatang. Untuk bisa mencapai target tersebut, seluruh pihak harus kompak dan bersinergi, serta betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga.

"Dan yang pasti melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor," katanya. 

Lantas bagaimana untuk strategi yang akan dilakukan, Andri menyampaikan bahwa ada dua strategi utama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban sebagai upaya dalam mencapai nol persen kemiskinan esktrem pada 2024.

“Di tahun 2024 nanti, kita menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0%, yang diupayakan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban,” ungkapnya.

Selanjutnya tentang penanganan stunting di Kabupaten Pasuruan yang harus bisa mencapai 14% di tahun 2024. Kata Andri, Pemkab Pasuruan akan melakukan cek dan ricek alias konfirmasi, sebab jika dilihat dari bulan timbang, jumlah kasus stunting sudah melebihi target nasional.

"Tapi tidak apa, meskipun dari data bulan timbang sebenarnya di bawah 14%. Namun akan kita cek dan kroscek yang real. Kalau sudah, maka actionnya akan kita perbanyak," ucapnya. 

Ketiga adalah persoalan infrastruktur. Andri menyebut bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemetaaan dan pengoptimalan anggaran untuk membangunnya.

Anggaran tersebut tak hanya dari APBD II saja, melainkan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat seperti Kemenko Marves; Kementrian PU PR hingga Pemprov Jatim.

"Kami akan melakukan pemetaan dan mengoptimalkan anggaran bukan hanya dari APBD tapi bisa juga dari anggaran pusat seperti Kemenko Marves, PU PR, maupun Provinsi Jatim," jelasnya.

Pembahasan utama berikutnya adalah inflasi. Diketahui harga beras semakin lama makin mahal. Apabila tidak diprioritaskan, maka mahalnya harga beras akan merembet ke jenis sembako yang lain.

"Tentang inflasi yang wajib dibahas. Karena kalau kita lihat sekarang, harga beras cukup tinggi, suatu ketika bisa saja sembako yang lain juga ikutan naik," papar Andri. 

Pembahasan yang terakhir adalah kesiapan dalam menghadapi 2024 sebagai tahun politik. Andri berpesan agar masyarakat menghindari pembahasan perihal suku, agama, ras dan aliran kepercayaan.

"Menghadapi tahun politik, ada banyak yang akan dihadapi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menghindari pembahasan suku, agama, ras, aliran kepercayaan. Itu riskan sekali," tutupnya. (emil)