Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya mengoptimalkan implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diantaranya dengan selalu proaktif dalam melakukan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI).

Seperti halnya dalam agenda yang dilakukan pada hari ini, Selasa (7/5/2024). Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto bersama Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Digdo Sutjahjo mengikuti High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur. Bertema "Penguatan Komitmen Perluasan ETPD & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju", forum diskusi dan evaluasi tersebut dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota di Jawa Timur.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea yang menyatakan komitmen Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran sekaligus sebagai bagian dari TP2DD. Yakni mendukung terbentuknya ekosistem pembayaran non tunai dan integrasi ekonomi keuangan digital di daerah.

"Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Timur siap mendukung upaya yang dibutuhkan Pemda untuk memperluas penggunaan kanal-kanal pembayaran non tunai. Khususnya QRIS dan Kartu Kredit Indonesia segmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pastinya untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju," tandasnya dengan bersemangat.

Sementara itu, Pj. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono memberikan arahannya tentang pentingnya penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang disepakati melalui komitmen bersama seluruh TP2DD se-Jawa Timur yang berjudul "5M Komitmen ETPD untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju". Masing-masing, peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dalam kategori "DIGITAL" dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

Selain itu, komitmen ETPD juga merujuk kepada pengoptimalan penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QR Code Indonesia Standard (QRIS) untuk transaksi Pemerintah Daerah. Tidak terkecuali peningkatan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Jatim dan penguatan edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat Jawa Timur.

"Selamat kepada ketiga kategori apresiasi ETPD Jatim, Pemda yang mencapai Indeks ETPD 100 persen di periode Semester II-2023 yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi. Juga untuk tiga besar Pemda di Jatim dengan realisasi KKI tertinggi sampai dengan April 2024 yaitu Kota dan Kabupaten Madiun juga Kota Surabaya. Berikut, kami beirkan apresiasi kepada OPD di lingkungan Pemprov Jatim dengan realisasi KKI tertinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah," tuturnya seraya tersenyum.

Diketahui, High Level Meeting Rakorwil TP2DD se-Jawa Timur merupakan forum koordinasi antara TP2DD Provinsi Jawa Timur dengan TP2DD di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim. Tujuannya, mendiskusikan isu-isu terkini dan upaya akselerasi penggunaan transaksi pembayaran non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah. Baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran/ belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun Indeks ETPD seluruh Pemda di Wilayah Jawa Timur saat ini masuk kategori Digital dengan rata-rata indeks 95,2 persen, implementasi ETPD di Jawa Timur tetap membutuhkan peningkatan komitmen dan dukungan Kepala Daerah serta seluruh elemen pendukung ETPD. Sehingga dapat memonitor implementasi transaksi non tunai, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah. (Eka Maria)