Untuk menstabilkan kondisi perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19, Pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dan dapat dieksekusi dengan cepat. Targetnya, program-program tersebut dapat mencegah agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam.

“Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi”, ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui telekonferensi, Rabu (3/6/2020).

Diketahui, sampai kuartal pertama tahun ini, perekonomian tanah air masih tumbuh sebesar 2,97 persen. Presiden berharap agar laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua hingga keempat mendatang tetap dapat dijaga. Sehingga tidak merosot, bahkan mencapai angka minus.

“Karena itu saya minta agar semua skema pemulihan ekonomi yang telah dirancang seperti subsidi bunga untuk UMKM dan penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi. Juga penjaminan kredit modal kerja, PMN untuk BUMN dan investasi pemerintah untuk modal kerja. Saya harapkan, program ini harus segera dioperasionalkan di lapangan”, tuturnya.

Kepala Negara menekankan bahwa program pemulihan ekonomi nasional dimaksud harus dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha. Terutama yang bergerak di sektor industri padat karya agar tetap mampu beroperasi untuk mencegah terjadinya PHK secara masif. Sekaligus mampu mempertahankan daya beli para pekerja dan karyawannya.

“Sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga goncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya. Saya minta konsep berbagi beban, sharing the pain, harus menjadi acuan bersama. Antara pemerintah, BI, OJK, perbankan dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong. Bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian”, tandasnya seperti yang dikutip di laman kemenkominfo.

Dalam menjalankan program-program tersebut, nantinya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait harus berdampingan dan bersedia memikul beban dan bergotong royong untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, yakni agar kegiatan produktif para pelaku usaha dapat tetap berjalan, mencegah terjadinya PHK masif, menjaga stabilitas sektor keuangan dan roda perekonomian. (Eka Maria)