Momentum Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriyah jadi ajang silaturahmi para  Serikat Pekerja/Buruh se-Kabupaten Pasuruan sekaligus curhat kepada Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto Minggu (7/4/2024) sore.

Pantauan di lapangan, sekitar 70 anggota perwakilan serikat buruh diterima di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti. Selain Pj Bupati, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko; Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vella Fery; serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Nur Kholis.

Ketua DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Pasuruan, Suherman mengaku bersyukur dapat bertemu dengan Pj Bupati Pasuruan.

Mumpung bertemu, ia dan rekan-rekan sesama serikat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan beberapa uneg-uneg. Seperti masih banyaknya kasus PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak, pelatihan bagi para pekerja dan lainnya. 

"Karena sampai sekarang masih terjadi PHK sepihak, dan ini sangat merugikan buruh. Karena mereka butuh makan, mereka punya keluarga yang harus dihadapi. Dan semoga dengan bertemu pak Pj Bupati, ada solusinya," ungkapnya.

Terkait pelatihan pekerja/buruh, Suherman menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan studi banding di Bogor. Di sana, Pemda setempat memberikan dana hibah khusus untuk pelatihan buruh/pekerja, termasuk yang pengangguran pasca korban PHK. 

"Di Bogor, Pemda di sana memberikan dana hibah untuk pelatihan pekerja, salah satunya termasuk kepada buruh yang kena imbas PHK," terangnya.

Menanggapi keluhan serikat pekerja, Andriyanto menegaskan bahwa pertemuan dengan para serikat pekerja jadi embrio untuk diadakannya lagi pertemuan-pertemuan berikutnya. 

Perihal solusi atas permasalahan yang menyangkut buruh, Pemerintah Daerah harus melihat regulasi alias kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang. Jikalau ada ruang untuk menyelesaikannya, maka sudah barang tentu tanpa pikir panjang akan mencarikan solusinya.

"Kalau tiba-tiba perusahaan langsung memPHK sepihak, ya itu tidak boleh sebenarnya. Sesuai ketentuan tidak boleh, minimal 14 hari sebelum PHK harus ada sosialisasi, diketahui oleh buruh, dan ada program untuk keberlangsungan para buruh," tegasnya. 

Masalah pelatihan pekerja, Andriyanto menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan menegaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan memiliki program rutin di setiap tahunnya. Sasarannya juga para pengangguran atau warga yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan.

"Pemkab Pasuruan punya UPT LKD Kabupaten Pasuruan. Di sana jadi tempat pelatihan apapun. Mulai dari menjahit, otomotif, membuat kue, tata rias dll. Ini rutin di setiap tahunnya," tegasnya. 

Ke depan, Andriyanto berharap permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan akan semakin berkurang. Sehingga pengangguran kian menurun, dan perekonomian semakin berkembang pesat.

"Mudah-mudahan permasalahan buruh semakin sedikit. Pengangguran turun drastis, dan perekonomian makin berkembang pesat," harapnya. (emil)