Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya mereduksi resiko bencana. Diantaranya dengan intens berkoodinasi dengan Pemerintah Pusat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gus Shobih, sapaan akrab Wakil Bupati Shobih Asrori pada saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Graha Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Jakarta.   

Bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, Gus Shobih mengikuti forum diskusi dan evaluasi yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto yang menyebutkan bahwa Rakornas Penanggulangan Bencana yang digelar pada hari Kamis (20/3/2025) memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah baru. Baik Gubernur, Bupati/ Walikota untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

"Momentum pergantian pemimpin nasional dan pelantikan Kepala Daerah serentak awal tahun perlu dimaknai sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana," ucapnya.

Sementara itu, pada saat dijumpai seusai Rakornas, Gus Shobih mengatakan, kegiatan tersebut sebagai langkah mengurangi resiko bencana di daerah. Menurutnya, dengan perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia, akan ada wilayah yang berpotensi bencana dan ada yang tidak. Ia memberikan contoh berupa derasnya aliran air di beberapa daerah yang mengakibatkan bencana banjir ketika hujan deras.

"Ada satu daerah yang tidak menjadi langganan banjir karena daerah itu miring atau lebih tinggi. Sehingga air itu nanti akan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan itu yang menyebabkan banjir. Apalagi kurangnya wilayah resapan air," katanya.

Ditambahkannya, Rakornas tersebut sekaligus menjadi momen untuk mensinkronkan agar kebencanaan dapat ditangani dengan baik oleh seluruh Kepala Daerah. Tentunya dengan respon cepat dari Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Demikian juga dengan perencanaan pembangunan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama dampak yang akan terjadi setelahnya.

"Selain Pemerintah Daerah harus hadir, perencanaan pembangunan yang direncanakan dan sudah menjadi program dari masing-masing Kepala Daerah terpilih ini dipikirkan dulu sebelum melaksanakan program. Termasuk dampaknya apa yang akan terjadi," terangnya.

Diakhir keterangannya, Shobih Asrori mengatakan menyampaikan tentang dua faktor penting dalam rangka mitigasi bencana. Hal itu dapat dilakukan dengan benar-benar memperhatikan kebencanaan. Sekaligus memperkuat kelembagaan. (Iguh+Eka Maria)