Penurunan angka stunting di Kabupaten Pasuruan sangat bergantung pada komitmen bersama. Tidak hanya Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Kesehatan dan  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) saja. Melainkan juga membutuhkan peran aktif dan perhatian dari dunia usaha.

Hal itu yang ditekankan oleh Wakil Bupati Mujib Imron pada saat hadir dalam Rembug Stunting dalam rangka Pelaksanaan Aksi ke-3 Integrasi Intervensi Pencegahan dan Penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Sekalipun kasus stunting masih dibawah target Provinsi Jatim, termasuk nasional, upaya pencegahan dan penanggulangannya menjadi tanggungjwab bersama. Terlebih secara jangka panjang, stunting berdampak serius terhadap produktvitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Alhamdulillah sudah ada penurunan kasus stunting di Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan angkanya terus turun sampai di bawah 10 persen. Sehingga akan diikuti peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM). Saya dan Pak Bupati terus berusaha optimal dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, pendapatan per kapita sesuai standart nasional. Termasuk pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Pasuruan jauh di atas Provinsi Jatim, bahkan diatas nasional,” tandasnya kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa stake holder yang hadir.

Agar upaya dan komitmen bersama dalam penanganan stunting lebih maksimal, Gus Mujib sapaan akrab Wakil Bupati meminta kepada seluruh pimpinan wilayah untuk memetakan sekaligus mengidentifikasi data balita stunting. Termasuk keluarga resiko stunting yang akurat. Terutama Kecamatan yang banyak dijumpai kasus stunting seperti Kejayan, Lekok, Puspo, Kraton dan Wonorejo.

“Monggo kita semuanya bareng dengan dunia usaha, mari bersama-sama mencegah penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan. Kuncinya terletak pada kerjasama solid antar OPD terkait dalam mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing. Baik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Sosial maupun instansi terkait lainnya,” ajak Gus Mujib.

Di akhir arahannya, Wakil Bupati juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasinya kepada OPD yang persisten dalam upaya mereduksi angka stunting. Harapannya sudah pasti. Memanfaatkannya untuk menurunkan signifikan kasus stunting di Kabupaten Pasuruan.

“Terimakasih kepada Kepala OPD yang sudah menganggarkan dalam penanganan stunting. Terimakasih, komitmen semuanya sangat dibutuhkan. Tanda tangan ini adalah representasi keseriusan kita semua dalam menangani stunting,” ungkap Gus Mujib seraya mengalihkan pandangannya pada papan komitmen penanganan stunting yang telah ditandatangani bersama.

Dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dr Ani Latifah, Kepala Bappelitbangda M. Ikhwan dan seluruh tim pelaksana, forum Rembug Stunting digelar di Hotel Roya Tretes View, Kecamatan Prigen pada hari Kamis (30/6/2022). Berikut Kepala Perangkat Daerah serta Camat dan Kepala Desa Lokus Stunting 2022 dan 2023, Rektor Universitas Yudharta, organisasi masyarakat dan perwakilan dunia industri.

Diketahui, prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan berdasarkan bulan timbang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jika pada bulan timbang agustus tahun 2021 sebesar 18,10 persen, maka pada bulan timbang Februari 2022 sebesar 13,4 persen dari target Provinsi sebesar 21,1 persen. Artinya, prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan sudah semakin menurun dan berada dibawah target Provinsi.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan kian optimis mampu menurunkan 14 persen di tahun 2024 sesuai dengan target Presiden RI. Hal itu juga yang melatarbelakangi diselenggarakannya kembali Rembug Stunting untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara bersama-sama. Baik Perangkat Daerah penanggung jawab layanan, sektor/lembaga non pemerintah maupun masyarakat.

Pada tahun 2021, Kabupaten Pasuruan terpilih sebagai lokus penilaian kinerja penurunan stunting terintegrasi di Jawa Timur. Setiap tahun selalu dilakukan penilaian kinerja oleh Tim Pencegahan dan Penurunan stunting tingkat Provinsi pada pelaksanaan aksi 5-8. (Eka Maria)