Permasalahan banjir di Kabupaten Pasuruan selalu menjadi topik menarik untuk dibahas.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Satri Sidogiri (IASS), dimana semua anggota Dewan Perwakilan Rayat (DPR) asli Pasuruan yang kini duduk di kursi DPRD Kabupaten Pasuruan, Propinsi dan DPR RI dipertemukan dalam satu forum, untuk mencari solusi tepat penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan, bersama Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf.

Pertemuan tersebut dikemas dalam acara "Sarasehan Upaya Penanganan dan Pencegahan Banjir di Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan di Gedung IASS, Desa Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek, Minggu (05/03). Beberapa anggota dewan yang hadir diantaranya Misbakhun, anggota DPR RI dari Komisi II, kemudian Hasan Aminudin, anggota DPR RI dari Komisi VIII, Evi Zaenal Abidin, anggota DPR RI dari Komisi XI, Anwar Sadad, anggota DPRD Jatim dari Komisi C, Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dan beberapa anggotanya.

Dari pantauan di lapangan, di awal acara, jalannya sarasehan tersebut bak sebuah perdebatan antara pihak pro dan kontra. Rata-rata semua anggota DPR RI masih belum puas dengan program dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hasan Aminudin, anggota DPR RI dari Probolinggo tersebut menegaskan bahwa penanganan banjir tidak melulu pada pembagian nasi bungkus atau evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet, melainkan harus mendapat dukungan politis. Artinya, segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat atau dewan perwakilan pusat, supaya terjalin sebuah komunikasi yang mengarah pada rencana penanganan banjir itu sendiri.

"Kalau hanya melakukan penanganan darurat saja, ya pasti tidak cukup. Yang paling penting adalah dukungan politis. Kebijakan seorang kepala daerah juga harus dikoordinasikan dengan semua pihak, salah satunya DPR RI yang bisa meneriakkan Pasuruan di kancah nasional, salah satunya tentang banjir," terangnya.

Lain halnya dengan Misbakhun yang setuju bahwa momen sarasehan bukanlah momen untuk menjatuhkan kredibilitas seorang kepala daerah. Menurutnya, tidak ada gunanya menyalahkan segala sesuatunya pada seorang Bupati atau Walikota, melainkan harus mendukung dan memberikan alternatif bantuan untuk penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan.

"Ini bukan waktu yang tepat untuk mencari kesalahan atau menyalahkan satu sama lain. Saya lihat sudah banyak yang dilakukan oleh Bupati Pasuruan dalam menangani banjir. Hanya saja, kami ingin lebih banyak mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh Pemkab Pasuruan untuk nantinya bisa kami teriakkan ke semua kementerian. Saya yakin teriakan kita pasti akan didengar dan dilaksanakan," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Pasuruaan, HM Irsyad Yusuf menjawab semua pertanyaan dari semua anggota DPRD Jatim dan DPR RI perihal banjir di Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, persoalan banjir di Kabupaten Pasuruan tak didiamkan begitu saja, melainkan terus dicarikan solusi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.  Untuk jangka pendek adalah pembersihan gorong-gorong, jembatan dan saluran irigasi, pemasangan sandbag, penanganan darurat tanggul jebol dengan memasang bronjong, serta normalisasi kali dan saluran irigasi. Sedangkan upaya jangka menengah seperti usulan ke Pemprov Jatim untuk penanganan sesuai dengan kewenangan, tinjauan lapangan oleh Deputi BNPB, serta upaya jangka panjang dengan penanganan permanen pasca banjir seperti normalisasi, optimalisasi, serta usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan untuk jangka panjang adalah usulan beberapa kegiatan yang sifatnya pemanen seperti pembuatan sudetan, peninggian jembatan, normalisasi dan pengerukan, pembuatan kantong-kantong lumpur berupa cek DAM di bagian hulu sungai, pembenahan pola pengolahan tanah, sampai pengenalan pola hidup ramah.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400 Milyar untuk menormalisasi sungai-sungai yang menjadi kewenangan pusat, yakni sungai yang berada di DAS (daerah aliran sungai) Wranti, Kedunglarangan dan Bangil Tak. Proses pengerjaannya telah dimulai pada bulan pebruari ini. Sedangkan untuk sungai-sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, juga akan segera dinormalisasi yakni sebesar Rp 11,7 Milyar untuk menormalisasi sungai-sungai di 14 titik, termasuk penguatan jaringan irigasi di Kecamatan Purwosari dan Pandaan. Itu semua kalau kita yang tidak datang ke Kementerian PU-PERA, mungkin tidak akan turun anggaran tersebut," kata Irsyad di hadapan para peserta sarasehan.

Lebih lanjut Irsyad mengaku siap menanggung semua hal, termasuk resiko untuk disalahkan oleh banyak pihak. Bagi Irsyad, yang paling penting adalah bagaimana memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam keadaan baik-baik saja.

"Namanya seorang kepala daerah harus siap disalahkan, dan saya siap menerima itu. Pokoknya masalah banjir adalah masalah kita dengan sesama manusia, alam dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami dari pemerintah daerah sudah berusaha keras untuk menangani banjir di Pasuruan, dan yang paling penting adalah memastikan keadaan warga. Saya pastikan semuanya baik-baik saja, karena semua pihak kami koordinasikan untuk menjaga keselamatan warga. Urusan penanganan kami terus lakukan, baik melalui APBD I, II maupun APBN," pungkasnya. (emil)