Meski masih dalam situasi Pandemi, Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak di Kabupaten Pasuruan tahun ini akan tetap digelar.

Bahkan, sejak adanya aturan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengharuskan setiap 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara) diisi oleh 500 pemilih, maka Pemkab Pasuruan mau gak mau harus menambah jumlah TPS hingga mencapai 400 TPS.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda mengatakan, untuk tahun ini, total ada 55 desa di 21 kecamatan yang akan menggelar Pilkades Serentak, November mendatang.

Untuk mensukseskan Pilkades serentak, Pemkab Pasuruan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk banyak kebutuhan, seperti mamin (makanan dan minuman), honor panitia Pilkades, surat suara, kotak suara, sound system, sewa tenda dan biaya lain yang dibutuhkan.

Akan tetapi, dengan tambahan jumlah TPS, secara otomatis Pemkab juga harus menyiapkan anggaran tambahan.

“Secara otomatis akan naik dengan sendirinya. Dalam artian akan ada anggaran yang harus ditambah untuk penambahan jumlah TPS dan biaya operasional lainnya,” kata Huda, di sela-sela kesibukannya, Senin (29/03/2021) siang.

Secara estimasi, kebutuhan untuk penambahan TPS dan lain sebagainya ditaksir hingga mencapai Rp 4,2 Milyar. Kata Huda, anggaran tersebut rencananya diambilkan dari PAK tahun ini.

“Karena setiap desa bisa memiliki lebih dari dua TPS. Dampaknya, anggaran untuk penyelenggaraan pilkades membengkak. Maka dari itu, akan kita anggarkan melalui PAK akhir tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, saat ditanya persiapan apa saja yang dilakukan per hari ini, Huda menegaskan bahwa pembentukan panitia dari Pemkab Pasuruan sudah selesai dilakukan. Sedangkan untuk pengajuan SK Pelaksana Pilkades dan SK Bantuan Keuangan, masih dalam proses.

“Pembentukan panitia kabupaten melalui SK Bupati sudah dibentuk, persiapan pengajuan SK pelaksana Pilkades desa juga sudah, kalau membuat SK Bantuan Keuangan, masih dalam proses,” terangnya. (emil)