Semakin dekatnya momen Pilkada Serentak membuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan semakin gencar mengingatkan ASN (Aparatur Sipil Negara) agar menjaga netralitasnya.

Seperti yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Nurkholis saat mengumpulkan seluruh Pejabat Pemkab Pasuruan di Ruang Auditorium Mpu Sindok, Gedung Graha Maslahat, Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan, Selasa (5/11/2024) siang.

Menurutnya, Pemkab Pasuruan sudah berkali-kali mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga sikap pasif terhadap proses Pilkada. Bahkan, di setiap event yang diselenggarakan oleh Pemda, pembahasan netralitas ASN selalu menjadi pengantar wajib yang harus disampaikan.

"Mulai dari apel karyawan, Khotmil Qur'an, pembinaan pegawai, bahkan sampai acara peresmian atau apapun itu, saya selalu menyinggung perihal netralitas ASN. Karena ini untuk keselamatan kita semua," kata Nurkholis dalam sambutannya.

Dikatakan Nurkholis, meskipun ASN memiliki hak memilih pada 27 November mendatang, namun yang namanya netralitas harus dijadikan prioritas.

Ia pun mewarning kepada seluruh ASN agar tidak gegabah atau justru menuruti ego probadinya dengan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan Calon kepala Daerah. Baik itu Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

"Semua ASN harus bijak dalam bermedia sosial. Hati-hati, jangan asal like atau komentar di salah satu postingan calon pasangan tertentu yang isinya memberikan dukungan. Gak usah nuruti emosi, karena ASN seperti kita ini jadi sorotan masyarakat. Salah sedikit saja, masyarakat sudah ramai," tegasnya.

Kenapa warning itu disampaikan? Nurkholis menegaskan bahwa jikalau ketahuan atau diproses oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) lantaran salah satu ASN terbukti tidak netral, maka resikonya akan ditanggung oleh ASN itu sendiri.

"Surat edaran sudah kita sampaikan lama. Begitu pula dengan sosialisasi seperti hari ini juga sering. Kita sudah maksimal, jadi selanjutnya ya kami serahkan kepada ASN itu sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto menjelaskan, ASN merupakan bagian dari masyarakat yang level pendidikannya tinggi. Dari situ sudah jelas bahwa referensi politik alias melek politik pun sudah pasti sangat cukup. Sehingga hal-hal yang menjadi temuan sudah seharusnya tidak terjadi.

"Karena ketika sudah ketahuan dan diproses, maka yang rugi ya ASN sendiri. Makanya hilangkan hasrat atau keinginan menunjukkan dukungan secara langsung. Simpan saja dalam hati, nanti diungkapkan ketika berada di bilik suara," jelasnya. (emil)