Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Kategori Pertama tahun 2021 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDTT,  Abdul Halim Iskandar kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf yang diwakilkan kepada Gus Mujib Imron selaku Wakil Bupati Pasuruan, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/12/2021) siang. 

Menurut Gus Mujib, diberikannya Penghargaan ini lantaran seluruh desa di Kabupaten Pasuruan  berstatus sebagai desa berkembang, maju dan mandiri.

"Alhamdulillah, semua desa di Kabupaten Pasuruan sudah berstatus desa berkembang, maju dan mandiri. Sehingga kita berhasil mendapat penghargaan ini," katanya.

Dijelaskannya, Pemkab Pasuruan telah berhasil mendorong percepatan pembangunan desa sehingga sudah tidak ada lagi desa tertinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan. 

Untuk bisa berstatus berkembang, maju maupun mandiri, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Utamanya memenuhi persyaratan dalam Indeks Desa Membangun. 

"Banyak sekali indikatornya. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan ini. Indeks Desa Membangun melalui analisis yang akhirnya bisa kita selesaikan bersama," ungkapnya. 

Dengan diterimanya Penghargaan tersebut, Gus Mujib berterima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah membangun desa-desa di Kabupaten Pasuruan melalui Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa.

Selain itu, peran Kepala Desa hingga perangkat di bawahnya patut juga diapresiasi, sehingga pembangunan sumber daya manusia maupun segala fasilitas, sarana prasarana maupun infrastruktur di masing-masing desanya, bisa berlangsung secara berkelanjutan.

"Juga kepada masyarakat di semua desa se-Kabupaten Pasuruan, juga saya ucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dalam menciptakan desa yang terus berkembang, maju dan mandiri," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya mengapresiasi Jawa Timur karena meskipun bukan yang pertama daam hal tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, namun Jatim menjadi provinsi besar pertama kali yang mendapatkan  penghargaan ini. Hal ini karena terdapat 29 kabupaten dan satu kota yang memperoleh penghargaan. 

Menteri juga menekankan tentang pentingnya Perpres 104/2021 sebagai bagian semangat penuntasan kemiskinan di 2024. Peraturan Presiden tersebut menyebutkan tidak boleh lagi ada warga desa yang masih punya hak untuk menerima jaring pengaman sosial, tapi malah tidak menerima. 

“Wajib Dana Desa melalui BLT dana desa untuk mengcover itu,” katanya.

Ia berharap para Bupati dan Walikota di Jatim untuk dapat terus melakukan pendampingan dan konsolidasi dengan Kepala Desanya masing-masing terutama terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Tentunya juga berharap sekaligus upaya ini untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang basisnya dari desa. Kami berharap Jawa Timur menjadi percontohan di dalam penuntasan kemiskinan ekstrem bukan semata-mata untuk konsumsi survei BPS tapi betul-betul tidak ada lagi warga miskin di desa. Jadi ketika orang turun ke desa memang tidak menemukan lagi warga miskin di sana. Inilah yang kita harapkan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” tutupnya. (emil)