Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal efisiensi anggaran juga berimbas ke daerah.

Salah satunya adalah proyek perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, jumlah RTLH yang diperbaiki pada tahun ini terjun bebas dari 500 unit menjadi 75 unit rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus Wicaksono mengatakan 75 RTLH yang diperbaiki berada di sekitar wilayah Kecamatan Bangil, Beji, Rembang, Sukorejo dan Gempol.

"Proyek perbaikan RTLH kali ini dikhususkan pada pengembangan Bangil sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan. Paling banyak rumah yang diperbaiki di Kecamatan Bangil, selebihnya di Beji, Rembang, Sukorejo dan Gempol," kata Eko saat ditemui di ruangannya, Selasa (18/3/2025) pagi.

Dijelaskan Eko, masing-masing rumah mendapatkan alokasi anggaran perbaikan sebesar Rp 20 juta. Dengan rincian Rp 16,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp 3,5 juta untuk ongkos tukang.

Rencananya, proyek tersebut akan direalisasikan pada bulan mei mendatang.

"Anggarannya untuk tahun ini naik sebesar Rp 5 juta dari tahun lalu. Dari Rp 15 juta menjadi Rp 20 juta, dan pelaksanaannya akan dimulai Insya Allah mei mendatang," imbuhnya.

Dengan hanya 75 RTLH yang diperbaiki, Pemkab Pasuruan masih memiliki PR untuk merehab sekitar 8200 RTLH.

Kata Eko, dalam lima tahun terakhir Pemkab Pasuruan telah memperbaiki sebanyak 14 ribu lebih RTLH, tepatnya sejak 2019 hingga 2024 kemarin. Ia pun meyakini apabila tak ada efisiensi anggaran, maka jumlah RTLH yang direhab akan bertambah.

"Mudah-mudahan tahun depan sudah normal kembali," tutupnya. (emil)