Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat kawasan perhutanan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Perhutanan Sosial Jawa Timur. Dilaksanakan di Hotel Shangri-La Surabaya, forum diskusi dan evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di 38 Kabupaten/ Kota tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan beberapa poin penting terkait upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan ekspansi kawasan hutan sosial. Tentunya, dalam pelaksanaannya akan disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

“Kegiatan ini adalah kegiatan gayung bersambut. Akan ada perluasan area perhutanan sosial yang akan terintegrasi dalam sektor tertentu. Mari kita sama-sama memetakan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta permodalan berbasis Kredit Usaha Rakyat dan ormas-ormas yang mau menginvestasikan di area yang perijinannya sudah keluar,” tuturnya.

Kata Gubernur, khusus area di daerah perhutanan yang sudah di cek dapat dimaksimalkan untuk penanaman biji kopi dan tanaman menghasilkan lainnya. Berikut bersama-sama menentukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis pinjaman bayar panen (yarnen).

“Bagi yang masih belum banyak direalisasikan di Jawa Timur, ayo kita tentukan KUR yarnen. Tujuannya memberikan kemudahan bagi rakyat untuk membangun usaha di lahan perhutanan. Masyarakat diberikan akses lahan di kawasan hutan supaya bisa  digunakan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif,” tandasnya.

Maka dari itu, Gubernur sangat berharap, kemudahan akses tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Daerah. Targetnya sudah pasti, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Timur secara merata.

“Lewat program ini, kami berupaya mendorong agar perekonomian warga sekitar kawasan perhutanan sosial ikut membaik. Termasuk juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar maupun luar anggota kelompok usaha,” paparnya pada Selasa malam (28/12/2021).

Masih dalam Rakor Sinergisitas Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial dan Pengembangan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur 2021, Gubernur meraih penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) sebagai Pembina Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial Provinsi Jatim. Hal itu berkat posisi puncak Provinsi Jatim dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa.

Diketahui, capaian perhutanan sosial di Jawa Timur tertinggi di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian LHK, areal yang telah terealisasi seluas 176.223,54 hektar atau 55,98 persen dari total capaian di Pulau Jawa. Jawa Tengah sebesar 25,24 persen Jawa Barat sebesar 12,25 persen, Banten sebesar 6,042 persen dan DI Yogyakarta sebesar 0,5 persen. (Eka Maria)