Sebagai bentuk dukungan terhadap aksi melawan tindakan terorisme yang telah dideklarasikan di Forum Forkopimda Plus di Mapolres Pasuruan siang tadi, Senin (14/5/2018), seluruh tokoh agama di Kabupaten Pasuruan merapatkan barisan untuk mengecam segala bentuk aksi teror sekaligus siap bekerjasama dengan Polres Pasuruan dan unsur Forpimda lainnya. Hal tersebut terungkap dalam ajang silaturahmi yang melibatkan banyak elemen masyarakat dan para tokoh agama, merespon aksi terorisme yang kemarin telah terjadi di kota Surabaya.    

Dalam forum silaturahmi bertema "Bersatu Padu Untuk Lawan Aksi Intoleransi dan Terorisme" tersebut, sejumlah ulama, kyai, Kemenag, Kodim, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa semua agama tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih aksi terorisme yang menyakiti sesama bahkan sampai menghilangkan nyawa.

“Islam yang dianut oleh para terorisme tidak sesuai dengan Islam pada umumnya. Saya sangat mengecam tindakan tidak berperikemanusiaan ini. Teroris menganggap Islam yang dianutnya merupakan yang paling benar daripada golongan Islam yang lain. Hal inilah yang mendorongnya untuk membunuh satu sama lain”, kata Ketua Dewan Masjid Kabupaten Pasuruan, Yazid Manan.

Senada dengan Yazid, Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda menyampaikan aksi terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini karena Islam selalu mengajarkan untuk tidak melakukan bunuh diri, apalagi membunuh orang. Sehingga, teroris tidak seharusnya dikaitkan dengan agama tertentu, namun karena mereka punya karakter melakukan terror.

Di sisi lain, dalam menyikapi aksi terorisme, polisi diharapkan segera bertindak untuk menyelesaikan UU Terorisme. Selain itu, Sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan, Syaiful Anam mengusulkan agar diadakan pendataan kembali terhadap sekolah-sekolah dan kampus yang ada di Kabupaten Pasuruan. "Hal ini dimaksudkan untuk menangkal paham-paham radikalisme yang masuk ke sekolah atau kampus melalui para guru atau pengajar. Sedangkan di tingkat desa, perlu adanya deteksi dini dan keseriusan dalam mandata tamu yang masuk ke tiap daerah", pungkasnya.

Merespon usulan tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, H. Mohammad As’adul Anam, menghimbau kepada lembaga pendidikan aaun supaya tidak menerima kegiatan pondok ramadhan gratis yang berasal dari luar lembaga. Momen Ramadhan biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum teroris untuk mendoktrin paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji mewakili Pemerintah Daerah menyatakan dukungannya untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tugas pemda untuk membantu deteksi dini yang bersinergi dengan polres dan kodim bersatu dalam tiga pilar. "Mari kita ciptakan kekuatan pembanding aksi teror yang dapat menyaingi gerakan-gerakan radikal", tegasnya. (Eka+Dewi)