Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Pasuruan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Digelar dalam format sosialisasi, kegiatan dilaksanakan secara estafet di seluruh Kecamatan yang tersebar di 24 wilayah. Seperti kegiatan yang diadakan di dua Kecamatan berbeda selama dua hari berturut-turut dalam sepekan. Masing-masing di Kecamatan Bangil (13/4/2023) dan Kecamatan Pandaan (14/4/2023).

Kata Gus Mujib sapaannya, agar informasi terkait UHC benar-benar dmanfaatkan oleh masyarakat khususnya bagi yang belum ter-cover JKN, baik Kepala Desa, Bidan Desa hingga Kepala Puskesmas sudah seyogyanya berpartisipasi aktif dalam memberikan pemahaman secara masif kepada masyarakat. Targetnya, cakupan UHC mampu menjangkau seluruh masyarakat dari yang saat ini mencapai 96,07 persen, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023.  

"Makanya, sosialisasi UHC tidak hanya mengundang tenaga kesehatan saja. Tapi juga Kepala Desa, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. UHC ini komitmen Pak Bupati dan saya sebagai Wakil Bupati untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga dengan adanya MoU degan BPJS, Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan pengobatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah", katanya.

Masih di mmen yang sama, Wakil Bupati memaparkan bahwa jaminan kesehatan tersebut dialokasikan dengan anggaran yang cukup besar hingga Rp 151 Miliar. Maka dari itu dibutuhkan sosialisasi intens kepada masyarakat agar mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi dapat mengakses informasinya untuk kemudian memanfaatkan program UHC di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

"Melalui kegiatan sosialisasi UHC, kami harapkan bisa menyasar bagi warga yang masih memiliki ketakutan terkait biaya pengobatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Semuanya gratis, Pemkab Pasuruan sudah menjaminnya melalui BPJS," tandas Gus Mujib.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan tentang kelas rawat inap yang diperoleh dari jaminan kesehatan UHC yang tidak dapat dirubah. Pasien yang diharuskan dirawat inap akan memperoleh haknya di kelas 3.

"Kalau BPJS UHC ini kelas 3 dan tidak boleh naik kelas. Untuk kualitas pelayanannya, tidak ada bedanya antara pasien BPJS mandiri, JKN UHC maupun pasien umum. Karena itu, saya minta kepada semua Nakes termasuk Kepala Puskesmas hingga Dokter atau Bidan supaya terus meningkatkan pelayanannya.

Sementara itu, Gus Mujib menekankan bahwa khusus biaya pelayanan kesehatan bagi korban kecelakaan, tidak dapat di-cover program UHC. Hal itu dikarenakan sudah dibiayai oleh asuransi Jasa Raharja. Baru kemudian apabila sudah mencapai batas maksimal yaitu Rp 20 Juta, maka biaya kelebihan tersebut dapat ditanggung oleh BPJS. (Eka Maria+Iguh)