Untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang aman dan kondusif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berpartisipasi aktif dalam dialog interaktif yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Diskusi dengan konsep cangkrukan ala masyarakat Surabaya tersebut digelar di Ballroom Westin Hotel Surabaya, Selasa (28/2/2023) pagi.

Hadir dalam kegiatan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan akademisi Henri Subiakto, Wakil Bupati Mujib Imron. Saat melaksanakan sesi diskusi, Menko Polhukam Mafduf MD menyatakan, dibutuhkan penguatan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih menjelang Pemilu yang dilaksanakan tahun 2024, ada kecenderungan munculnya berita-berita bohong yang beredar luas di media digital. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa akibat perpecahan di dalam masyarakat yang sangat heterogen.

Mengambil tema "Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju", Mahfud MD menyampaikan agar semua elemen masyarakat tidak bermain-main dengan hoaks yang merupakan gangguan stabilitas sosial sekaligus pemicu permasalahan di masyarakat. Maka dibutuhkan kerangka konsep yang berwawasan kebangsaan yang harus diimplementasikan bersama.  

"Dalam kehidupan bernegara, kalau kita tidak tertib dapat berdampak kacau. Apalagi dengan Pemilu 2024 nanti. Maka, dibutuhkan revolusi mental. Baik cara pandang, cara kita memandang, menganalisis, memahami maupun menentukan langkah," tandasnya  pada hari Selasa (28/2/2023) siang.

Menurut Menko Polhukam, revolusi mental merupakan gerakan yang bertujuan untuk merubah mental. Sehingga kehidupan bangsa Indonesia mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong dapat terlaksana berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Di sisi lain, Mahfud MD juga menggarisbawahi bahwa Pemerintah mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sungguh-sungguh. Sekaligus benar-benar memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kalender konstitusi yakni lima tahun sekali.

"Tidak ada perpanjangan dan penundaan. Itu yang ditunjukkan Pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya adalah salah seorang yang bertanggung jawab agar Pemilu nanti bisa terlaksana dengan baik," tegasnya.

Hadir dalam diskusi yang membahas soal tertib sosial dan ruang publilk menjelang Pemilu tersebut, Pengamat Media Sosial Ismail fahmi, aktivis sosial Alissa Wahid, akademisi, birokrat dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Berikut mahasiswa, organisasi pemuda hingga organisasi masyarakat. (Iguh+Eka Maria)