Untuk mewujudkan smart city atau kota cerdas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus memaksimalkan beragam kebijakan strategis yang dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Targetnya, seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan mendapatkan pelayanan lebih maksimal berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi secara keseluruhan di segala aspek kehidupan.     

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad mengatakan, diantara upaya yang saat ini terus dilakukan oleh Pemkab Pasuruan yakni menyiapkan masterplan berupa perencanaan tentang smart city, berikut pemetaan peluang, tantangan dan hambatannya. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK juga tidak luput dari strategi yang akan dilaksanakan sampai beberapa tahun ke depan.      

Agar menghasilkan output maksimal, dibutuhkan sinergi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut berkomitmen melaksanakannya. Sebaliknya, kata Syaifudin, Dinas Kominfo mengimbanginya dengan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukungnya, baik dari segi kelengkapan sarana prasarana maupun ketersediaan akses jaringan broadband yang dibutuhkan.       

Diketahui, Pemerintah Pusat memandang konsep smart city perlu diterapkan di kota-kota besar, baik kategori kota sedang maupun kota kecil sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus mempercepat pertumbuhan serta perluasan kota. Oleh karena itu, smart city diinisiasi oleh hampir seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di tanah air sebagai acuan baku dalam melaksanakan program pembangunan di masing-masing daerahnya.   

Targetnya yakni merealisasikan e-government sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Dengan demikian akan menciptakan smart economy melalui pengembangan e-commerce dan terwujudnya smart living bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Efek domino yang akan menyertainya, bangsa Indonesia dapat menerapkan sumber daya secara lebih efisien sekaligus hemat biaya dengan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang jauh lebih baik. (Eka Maria)