Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024.

Acara tersebut digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kamis (12/12/2024) siang dan dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Nurkholis. Hadir pula Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Dedy Prasetyo. Kemudian Ketua Tim Kerja Analisis Ekonomi Mikro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Dedi Haryono; Kepala Perum Bulog Sub Divre V Malang, M. Nurjuliansyah Rachman serta Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Arif Joko Sutejo. 

Kepala Bapelibangda Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana menjelaskan, tujuan digelarnya High Level Meeting tak lain untuk memantabkan koordinasi antar OPD terkait dan stake holder. Terutama dalam meningkatkan pengamanan produksi dan efisiensi rantak pasok pangan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

"Menjelang natal dan tahun baru 2025, koordinasi antar OPD harus semakin dimantabkan. Karena inflasi daerah harus terus dikendalikan. Maka dari itu, kami menggelar HLM dengan mengundang banyak pihak terkait," jelasnya. 

Sementara itu, Pj Bupati Nurkholis mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya seringkali terjadi di momen-momen tertentu seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal serta pergantian tahun baru.

Untuk itu, pengendalian kenaikan harga bahan pokok harus terus dilakukan agar tidak menimbulkan inflasi yang akan berdampak kurang baik pada masyarakat.

"Ketersediaan bahan pokok perlu untuk terus dimonitoring agar tidak terjadi kelangkaan. Makanya rakor inflasi rutin dilaksanakan untuk bisa melakukan evaluasi pada perkembangan seluruh harga bahan pokok di Kabupaten Pasuruan," ucapnya. 

Ditambahkan Nurkholis, untuk memperkuat pengendalian inflasi, setidaknya ada lima strategi yang bisa ditempuh. Diantaranya memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. 

Berikutnya adalah akselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture). Kemudian mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik yang terintegrasi, serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga, tingkat pusat dan daerah untuk mendukung upaya pengendalian inflasi.

"Dengan pola pola seperti ini diharapkan harga pangan tetap terjangkau untuk menekan angka inflasi daerah," tandasnya. (emil)