Bupati Rusdi Sutejo Apresiasi Satreskrim Polres Paskot Tangkap Pelaku Pemerasan Proyek Investasi Daerah
Diterbitkan pada 14 April 2025 14:50
Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan semakin intens berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bupati Irsyad Yusuf pada saat berpartisipasi aktif dalam agenda pertemuan bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Kepala Daerah menyimak secara langsung arahan Kepala Negara terkait ajakan dalam upaya menekan laju inflasi secara bersama-sama. Untuk kemudian diimplementasikan di Kabupaten Pasuruan melalui beberapa kebijakan strategis.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi berharap kepada Kepala Daerah, seluruh Kementerian dan Lembaga agar semakin merapatkan barisan. Sehingga dapat berjalan beriringan dalam upaya penekanan laju inflasi di daerah masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.
“Saya merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter yakni BI dan Kementerian Keuangan bisa berjalan beriringan dan rukun. Yang lebih penting, bukan mengerem uang beredarnya. Tapi kita menyelesaikan di ujungnya yaitu kenaikan barang dan jasa. Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” tutur Presiden.
Dicontohkannya, diantara kesuksesan berkat kekompakan dan kerjasama antar lembaga adalah pada saat bangsa Indonesia menangani pandemi Covid-19. Saat itu, semua pihak terlibat dalam penurunan kasus, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Pemerintah Daerah.
Presiden Jokowi menambahkan, yang perlu diantisipasi saat ini adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan. Penyebabnya, kurangnya suplai yang mencukupi. Misalnya, komoditas Cabai Merah. Untuk itu, Kepala Negara mengajak seluruh Kepala Daerah agar mendorong petani untuk menanam komoditas tersebut.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta kepada Bupati/ Walikota agar mengoptimalkan penanganan kemiskinan ekstrem. Diantaranya dengan lebih mengefektifkan pendistribusian bantuan sosial agar tepat sasaran. Berikut memaksimalkan program perbaikan rumah-rumah tidak layak huni di daerah masing-masing.
“Sasarannya ada kok, jelas. Kalau nama dan alamatnya enggak jelas, itu kita kesulitan. Inilah yang sekali lagi, kita harus kompak. Bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan,” ajak Presiden kepada seluruh peserta forum Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan pada hari Kamis (29/9/2022) tersebut. (Iguh+Eka Maria)
Komentar :