Pantau Penyaluran Bansos BPNT dan PKH, Mensos Tawarkan Bantuan Jaminan Sosial Keluarga Kepada KPM Produktif

Agar penerima bantuan sosial mampu bangkit dari ketergantungan pemberian bantuan sosial, Menteri Sosial, Tri Risma Harini akan mengusulkan pemberian bantuan yang lebih produktif. Pernyataan itu disampaikannya kepada dua diantara penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sedang mengambil bantuan sosial di Kecamatan Kejayan pagi tadi, Senin (21/2/2022).

Adapun jenis program bantuan sosial yang ditawarkan adalah Jaminan Sosial Keluarga. Sifat dari pemberian dana tersebut  lebih kepada pemberian bantuan dana stimulan sebagai modal  usaha. Targetnya, menjadikan para penerima bantuan sosial dari Pemerintah lebih mandiri secara ekonomi. Sehingga kehidupannya dapat lebih sejahtera.

“Secara fisik, mereka masih kuat. Jadi sayang kalau mereka kemudian hanya menunggu bantuan saja. Karena itu, kita graduasikan ke depan dengan memberikan santunan agar bisa keluar dari bantuan itu. Sehingga kapasitasnya mereka bisa lebih besar,” ungkap pejabat negara yang sebelumnya pernah menjadi Walikota Surabaya selama dua periode tersebut dengan nada optimis.

Dalam kunjungan kerjanya untuk memantau penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2021 dan Progam Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022, Menteri Sosial mencontohkan kemandirian usaha dari penyandang disabilitas. Disebutkan bahwa masyarakat berkebutuhan khusus ternyata mampu berkarya dan menghasilkan uang, sekalipun dengan keterbatasan kemampuan fisiknya. Sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai patokan sekaligus pelecut semangat bagi para penerima bantuan sosial supaya mampu bangkit berdikari.

“Saya sudah membuktikan, bahkan orang-orang disabilitas-pun mereka punya kapasitas lebih. Ada yang sehari menghasilkan 100 ribu. Artinya, kalau satu bulan kan satu juta. Ada juga yang satu bulan bisa terima 4-5 juta. Artinya, mereka bisa keluar dari bantuan. Makanya, kita maksimalkan supaya mereka bisa maksimal kemampuannya,” tuturnya dengan antusias.

Diketahui, selama tahun 2021, jumlah penerima program BPNT atau program sembako di Kabupaten Pasuruan sebanyak 130.042 KPM. Untuk percepatan supaya bantuan lebih cepat diterima, bantuan dganti menjadi uang tunai Rp 200 ribu.

Hingga hari ini, penyaluran bantuan masih menyisakan 5.448 KPM yang belum menerima. Dari hasil verifikasi dari Dians Sosial Kabupaten Pasuruan, penyebabnya karena individu yang bersangkutan pindah domisili, mampu, meninggal, data ganda dan tidak hadir. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten akan menyelesaikannya dalam dua hari ke depan.

Didampingi oleh Wakil Bupati Mujib Imron, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Syaiful Wijaya dan Kepala Perangkat Daerah terkait, dalam kunjungan kerjanya Menteri Sosial mengajak berdialog beberapa KPM. Sekaligus memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran. (Eka Maria)