Hari ini, Minggu (24/03/2019), bertepatan dengan 6 bulan masa jabatan Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf dan Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron.

Banyaknya jabatan kepala dinas dan staf ahli yang kosong, sepertinya akan segera terisi. Lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan sudah mulai mempersiapkan lelang jabatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji mengatakan, saat ini dibutuhkan 8 Eselon II untuk mengisi banyaknya jabatan yang kosong karena masa pension. Pengisian jabatan juga tak bisa dilakukan secepatnya, karena aturan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak bisa memutasi dan mengangkat pejabat sebelum 6 bulan masa jabatan setelah dilantik.

“Sekarang ini ada 7 Kepala Dinas yang dijabat oleh Plt dan 2 Staf ahli yang kosong,” singkatnya.

Dijelaskan Agus, sejak bulan Februari lalu, Pemkab Pasuruan telah mempersiapkan tim atau panitia seleksi (Pansel) khusus lelang jabatan di Kabupaten Pasuruan.  Tim Pansel ini melibatkan BKN (Badan Kepegawaian Negara), BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Perguruan Tinggi dan Tim dari Pemkab Pasuruan sendiri.

“Sejak bulan Februari lalu kita sudah bentuk panitia seleksi. Panitia seleksi ini juga melibatkan Perguruan tinggi, tim Pemkab, BKN, BKD dan sebagainya,” terangnya.

Lebih lanjut Agus menambahkan, untuk mendapatkan siapa saja pengisi jabatan kosong di Eselson II, nantinya akan banyak tahapan yang akan dilakukan. Yakni pengumuman resmi maupun fit and proper test. Hanya saja, untuk kepastian pengumuman lelang jabatan ini, diperkirakan baru akan dilakukan bulan depan.

 “Pengumuman lelang akan resmi sehingga banyak yang bisa mendaftar. Nanti ada pengumuman resminya, sehingga Pemkab Pasuruan terbuka memberikan kesempatan tidak hanya bagi orang  Pasuruan tapi juga se-jawa Timur siapa yang mau ikut silahkan,” urainya.

Kepada Suara Pasuruan, Agus menegaskan bahwa saat ini di Pemkab Pasuruan memang cukup banyak kekurangan pejabat eselon II,  lantaran banyak yang pensiun. Tercatat ada 7 Dinas yang sementara ini masih diisi Plt yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Badan Kepegawaian Dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), dan juga Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP. Sedangkan 2 staf ahli juga dalam kondisi kosong yaitu Staf Ahli bidang Pembangunan dan Staf Ahli SDM dan Pemasyarakatan. (emil)