Untuk meningkatkan standarisasi produk-produk pertanian agar dapat diterima di pasar internasional, Pemerintah Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan). Secara seremonial, bentuk kemitraan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto dan Plt. Kepala BSIP, Fadry Djufry.

Bertempat di Hotel Grand Mercure Malang pada Kamis (28/9/2023) malam, penandatanganan kesepakatan konvensi disaksikan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian serta 200 peserta rapat kerja BSIP. Bertema "Akselerasi Strategi Pengelolaan Sumber Daya Standarisasi Instrumen Pertanian untuk Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk", Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian siap menindaklajuti kerjasama. Seperti yang disampaikan oleh Pj. Bupati Andriyanto dalam pernyataannya berikut ini.

"Pemkab Pasuruan diundang oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dalam Rapat Kerja, dimana Kabupaten Pasuruan dengan potensi keunggulan pertaniannya. Diantaranya, Mangga yang UPT-nya di Grati ada penandatangan MoU tentang bagaimana standarisasi produk-produk pertanian. Ini penting sekali karena kita mempunyai produk tapi tidak diterima oleh luar negeri karena tidak adanya standart," ujarnya.

Kepada Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Jawa Timur tersebut menyampaikan rasa op timisnya terhadap peluang go international-nya ragam produk pertanian Kabupaten Pasuruan. Tentunya dengan terus meningkatkan standart kualitas seperti yang telah disyaratkan oleh pasar global.        

"Maka Pemkab Pasuruan bertekad agar hasil-hasil pertanian di Kabupaten Pasuruan menjadi standart dan diterima di pasar internasional. Sehingga impact-nya nanti, kesejahteraan para petani akan semakin meningkat," tandas Pj. Bupati yang hadir bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vela Fery Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri .  

Diketahui, selain dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, penandatanganan MoU juga dilakukan dengan beberapa Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur. Seperti Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Trenggalek, Jombang dan Mojokerto. Berikut bekerjasama dengan beberapa civitas akademika. Sebut saja Universitas Muhamamdiyah Malang (UMM), Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) dan UNIDHA. (Eka Maria)