Untuk menjawab problematika pemerintah tentang tata kelola komunikasi, dibutuhkan sejumlah solusi sistematik yang harus segera dilakukan pemerintah. Kata Ahmad Sukardi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, setidaknya ada tiga strategi yang dapat diterapkan.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi, adanya ego sektoral antara instansi, kegagalan dalam menerjemahkan kebijakan kepada masyarakat awam dan minimnya manajemen isu yang saat ini terjadi di lingkup pemerintahan dapat diatasi melalui serangkaian langkah penyelesaian solutif. Diantaranya dengan merevitalisasi pola komunikasi dalam menyampaikan setiap kebijakan pemerintahan kepada masyarakat.

“Pertama, mengoptimalkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang dilanjut dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 480/477/SJ tentang uji pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 untuk membentuk lintas sektoral komunikasi publik. Hal itu bisa dilakukan dengan merevitalisasi pola komunikasi kepada masyarakat dalam menyampaikan setiap kebijakan pemerintahan. Kedua, menyusun agenda penting pemerintah untuk mendoktrin media bahwa sikap masyarakat tergantung dan terbentuk oleh media. Tujuannya, mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan media  dalam menyampaikan informasi”, urainya seperti yang dikutip dari laman http://kominfo.jatimprov.go.id.

Menurut Sukardi, dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan media dalam menyampaikan informasi, permasalahan yang muncul tidak hanya menanyakan ‘what you think about’, tapi juga memikirkan tentang ‘how to think about’. Sedangkan solusi ketiga dapat dilakukan dengan penguatan struktur Humas Pemerintah dengan menjalin hubungan dengan media untuk memberikan informasi yang tepat dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. (Eka Maria)