Tingkat Kedisiplinan Penerapan Protokol Kesehatan, Permasalahan Utama Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan

Sampai saat ini, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di masyarakat masih belum maksimal. Bahkan pelaksanaannya masih cenderung rendah. Baik yang diterapkan di perusahaan, perkantoran maupun di tempat umum, termasuk tempat wisata. Hal tersebut merupakan permasalahan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 yang tersampaikan dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan pagi tadi, Rabu (16/9/2020).

Digelar di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Bangil, Plt. Direktur RSUD Bangil, dr Ani Latifah menyampaikan bahwa tidak semua perusahaan telah disiplin dalam menerapkan SOP protokol kesehatan. Demikian juga dengan lingkungan perkantoran, berikut tempat wisata yang banyak didapati kerumunan massa. 

Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi sekaligus pendampingan penerapan protokol kesehatan di semua lini. Baik di perusahaan, perkantoran maupun di tempat wisata di masa Adaptasi Kenormalan Baru (AKB). Termasuk mendorong pemeriksaan screnning (thermal gun) dan  penyediaan tempat cuci tangan di masing-masing tempat.

Di sisi lain, permasalahan yang banyak dijumpai di masyarakat yakni masih adanya stigma negatif terhadap pasien hasil rapid tes & swab positif Covid-19. Sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi yang lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, ada dukungan yang lebih besar dari masyarakat untuk percepatan masa penyembuhan pasien agar dapat beraktivitas seperti sedia kala.    

Tidak terkecuali dengan mengoptimalkan dukungan masyarakat dan gugus desa dalam melaksanakan karantina rumah mandiri bagi suspek Covid-19. Yakni mereka dengan sebutan Orang Dengan Resiko (ODR)/Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP) ringan. Hal ini karena masih belum maksimalnya pelaksanaan isolasi mandiri di rumah bagi suspek Covid-19.

“Dari permasalahan diatas, kita semua harus lebih memaksimalkan dukungan masyarakat dan gugus desa dalam mengoptimalkan karantina mandiri bagi suspek Covid-19. Sehingga akan mempercepat percepatan penanganan dan fase penyembuhannya”, paparnya di hadapan Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Syaiful Wijaya dan seluruh peserta rapat.  

Ditambahkan dr Ani, problematika yang juga masih menjadi momok saat ini adalah sering terjadinya over capacity atau kapasitas Rawat Inap Isolasi yang sudah melebihi. Penyebabnya tidak lain karena masih kurangnya RS rujukan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Sehingga ke depannya diperlukan penunjukan RS swasta sebagai RS rujukan. (Eka Maria)