Adaptasi Kebiasaan Baru, Kemenhub Siapkan Kebijakan Transportasi Higienis dan Humanis

Menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menjelang pemberlakuan era kenormalan baru/new normal, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan sistem transportasi yang berkonsep higienis dan humanis. Tentunya dengan tetap mengedepankan physical distancing yang memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

“Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, yang diutamakan adalah aspek kesehatan, tapi  juga tetap memperhatikan aspek ekonomi. Untuk itu kita harus membangun transportasi yang lebih higienis, humanis. Tentu saja less contact yang memberikan solusi dan manfaat bagi rakyat banyak”, ujar Menhub Budi.

Menurutnya, saat ini, transportasi publik yang dahulu menjadi moda dan sarana berkumpul dan berkegiatan harus berubah dengan lebih mengutamakan aspek kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Untuk itu, para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam bentuk prosedur atau protokol baru yang berbasis pada kesehatan dan kebersihan (higienis) dan jaga jarak.

“Misalnya memakai masker dalam bertransportasi dan menjaga jarak nantinya akan menjadi hal yang biasa. Ini akan menjadi budaya baru dalam bertransportasi. Namun untuk menjadi budaya baru pastinya memerlukan pemikiran yang mendasar dan sangat mendalam dari kita semua”, jelasnya pada saat menjadi keynote speaker dalam diskusi virtual bertema “Tantangan Transportasi dalam Masa Pendemi dan New Normal” yang diselenggarakan Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) beberapa waktu lalu.

Menhub menuturkan bahwa adaptasi kebiasaan baru setidaknya memiliki dua keuntungan. Pertama, protokol kesehatan akan menjaga Indonesia dari ancaman pandemi (berkelanjutan). Kedua, mendukung keberlangsungan negara dari berbagai sisi dan mencegah berbagai masalah baru. Seperti krisis fiskal, ketahanan pangan dan gangguan sistem pendidikan.

“Namun tantangan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi pasti ada. Dalam penerapan protokol kesehatan dan physical distancing pastinya akan berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional transportasi, karena okupansi tidak 100 persen. Ini yang harus segera kita cari solusinya”, ungkapnya.

Menhub mengungkapkan, di satu sisi operator transportasi harus mengeluarkan dana lebih untuk mengakomodir protokol kesehatan, namun di sisi lain pendapatan mereka berkurang akibat okupansi (keterisian penumpang) yang tidak bisa 100 persen.

“Kenaikan tarifpun tidak serta merta bisa dilakukan karena akan membebankan masyarakat, sehingga perlu adanya solusi apakah Pemerintah akan menambah subsidi atau mengupayakan kebijakan lainnya. Karena itu, perlu kolaborasi dan saling dukung dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat. Tantangan itu harus kita hadapi bersama sesuai prinsip ”berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, sesuai dalam tradisi kegotongroyongan kita”, ujarnya.

Saat ini, Kemenhub tengah menggandeng sejumlah universitas, yakni UGM, UI, ITB dan ITS untuk melaksanakan sejumlah kajian. Diantaranya policy paper dari berbagai sudut pandang sebagai bahan-bahan penyusunan kebijakan sektor transportasi menghadapi kebiasaan baru.

Diketahui, dengan adanya pembatasan sosial dan pergerakan penumpang pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada lumpuhnya aktivitas sosial ekonomi. Pada April 2020, menurut BPS, jumlah penumpang pesawat udara turun sangat tajam, yakni 81,7 persen, dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau turun 85 persen dibandingkan dengan April 2019. Selain itu juga transportasi darat, laut dan kereta api juga mengalami penurunan penumpang yang signifikan.

Pemerintah tengah menyiapkan konsep tataran kebiasaan baru yaitu suatu konsep tentang pola hidup yang mendorong adanya perubahan perilaku masyarakat dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang lebih sehat. Sehingga aman dari ancaman COVID-19, namun tetap bisa produktif untuk melangsungkan kegiatan ekonominya. (Eka Maria)