Logo Kabupaten Pasuruan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

Wajib Pajak di Kabupaten Pasuruan Dihimbau Lunasi PBB P2

Gambar berita
13 November 2023 (09:17)
Pelayanan Publik
21356x Dilihat
0 Komentar
Emil Akbar

Meski jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) pada tanggal 30 September 2023 telah lewat, namun Jumlah desa di Kabupaten Pasuruan yang belum lunas masih banyak. 

Dari data BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kabupaten Pasuruan, jumlah desa lunas pembayaran PBB P2 tahun ini masih 54 desa.

Padahal total ada 341 desa dan 24 kelurahan di Kabupaten Pasuruan. Itu artinya masih banyak desa di Kabupaten Pasuruan yang belum melunasi kewajibannya pada negara.

Kabid Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Pasuruan, Agung Wara Laksana mengatakan, di dalam 54 desa tersebut, seluruh desa di Kecamatan Winongan telah lunas sebelum jatuh tempo.

Oleh karenanya, Kecamatan Winongan dianggap berhasil mendorong seluruh kepala desa agar warganya membayar pajak tepat waktu.

"Kemarin ketika gebyar sadar pajak daerah, kami memberikan penghargaan dan hadiah untuk Kecamatan Winongan. Dan semoga bisa diikuti kecamatan lainnya," kata Agung saat ditemui di ruangannya, Senin (13/11/2023).

Masih banyaknya desa belum lunas PBB P2 disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Agung, faktor utamanya tak lain karena tingkat perekonomian warga. Terlebih dampak pasca Pandemi Covid-19 yang cukup lama. 

Selain itu, kurangnya pemahaman wajib pajak terkait Peraturan Perundang-Undangan, masalah jarak tempat pembayaran yang jauh dari tempat tinggal, dan faktor lainnya.

"Karena wilayah Kabupaten Pasuruan yang sangat luas. Sehingga WP yang rumahnya di pelosok harus menempuh jarak jauh apabila ingin ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau kecamatan dan tempat pembayaran pajak lainnya," terangnya. 

Dengan fakta tersebut, BPKPD pantang menyerah. Kata Agung, pihaknya terus sosialisasi, edukasi dan pendampingan wajib pajak. 

Selain itu, loket-loket pembayaran juga diperbanyak dengan metode pembayaran non tunai melalui platform digital, operasi sisir dan lainnya.

"Kami juga monitoring dan pengawasan WP secara manual dan elektronik yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak daerah. Dan yang pasti pelayanan mudah, cepat dan efisien, selalu kami terapkan," tutupnya. (emil)



Ringkasan AI Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.

Komentar


Tinggalkan Komentar:

Captcha

Berita Lainnya

Article Image
Banyak Pohon Tumbang dan Rumah Rusak, Pemkab Pasuruan Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir tak hanya mengakibatkan banjir dan ta...

Article Image
Target Lolos Liga 2. Kepengurusan Persekabpas Resmi Diserahkan ke Bupati Rusdi Sutejo

Nasib keberlanjutan Persekabpas di masa mendatang, sepertinya berbuah angin sega...

Article Image
Tak Terpengaruh Gejolak Timur Tengah. Jumlah Pemohon Paspor di Kantor Imigrasi Pasuruan Melonjak

Sebulan sejak diresmikan, jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Non...

Article Image
Safari Ramadhan Pemkab Pasuruan, Bupati Rusdi Tekankan Kerja Maksimal di Tengah Keterbatasan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar kegiatan Safari Ramadhan di Pendopo Kab...

Article Image
Tanya Jawab Seputar Puasa Meriahkan Tadarus dan Pengajian PKK Kabupaten Pasuruan

Tadarus Al Qur'an dan Pengajian yang diadakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten P...