Serikat Pekerja Kereta Api Tetapkan Kabupaten Pasuruan Sebagai Pelopor Terbaik Koordinasi Perlintasan di Wilayah Jatim

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menetapkan Kabupaten Pasuruan sebagai pelopor terbaik untuk koordinasi terkait perlintasan di wilayah Jawa Timur. Hal itu menyusul upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api sebidang yang terus digencarkan. 

Berkat persistensi komitmen tersebut, SPKA memberikan apresiasinya kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo. Seperti yang diutarakan oleh Staf Ahli Utama Direktur Keselamatan PT Kereta Api Indonesia sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPKA, Edi Suryanto dalam agenda audiensi yang digelar di Ruang Kerja Bupati pada hari Selasa (14/10/2025) siang. 

Secara simbolis, penghargaan diberikan bersama Ketua Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Kereta Api (DPD SPK) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember, Ferry Eko Pramono. Turut hadir pula, Ketua DPD SPKA Daop 8 Surabaya, Dian Alif Sugiarto beserta jajaran yang juga menyerahkan miniatur Lokomotif cc 206 kepada Kepala Daerah.

“Terimakasih Bapak Bupati beserta jajaran. Kabupaten Pasuruan, contoh yang sangat baik untuk semua Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia tentang keselamatan di perlintasan sebidang. Kehadiran kami, SPKA mewakili stakeholders PT KAI, memberikan reward dan ucapan terimakasih kepada Bapak Bupati,” tuturnya.

Ditambahkannya, pada prinsipnya, SPKA senantiasa mendukung keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pintu perlintasan. Tentunya dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait. Baik dari sisi operator kereta api, pemerintah maupun masyarakat.

Merespon hal tersebut, Mas Bupati Rusdi demikian biasanya Bupati akrab disapa mengucapkan rasa terimakasihnya kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sekaligus melaporkan progres pembangunan perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Pasuruan.  

“Terimakasih apresiasinya, SPKA. Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk beberapa perlintasan kereta api yang masih belum ada palang pintunya. Dari segi pembangunan menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim. Sedangkan operasionalnya menjadi tanggungjawab Pemkab Pasuruan,” ujarnya.

Dari komitmen pembangunan 60 perlintasan sebidang atau Jalur Perlintasan Langsung (JPL) resmi beserta tenaganya yang ditargetkan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus mengoptimalkannya. Hingga saat ini, sedikitnya ada sekitar 30-an JPL yang sudah dibangun untuk keselamatan bersama. Baik perjalanan kereta maupun kendaraan bermotor yang melewati sebidang jalur rel kereta api. Selebihnya akan direalisasikan secara bertahap. 

“Saat ini Pemkab Pasuruan terdampak pengurangan dana APBD hingga 300 Milyar. Sehingga pembangunan perlintasan sebidang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ungkapnya dalam perbincangan yang berlangsung gayeng tersebut. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo mengimbuhkan beberapa poin penting. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen merampungkan target 60 perlintasan kereta secara bersama-sama. Saling bekerjasama dan dibangun bersama-sama dari anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kementerian Perhubungan maupun PT KAI Daop 9 Jember.    

“Jadi, kunjungan SPKA kemarin sebagai bentuk rasa terimakasih kepada Pemkab Pasuruan yang sudah membangun palang pintu di perlintasan sebidang. Dari Kabupaten/Kota lainnya, kita termasuk yang paling bagus. Tahun 2025 kita dapat bantuan pos jaga dari Pemprov Jatim dan Kementerian Perhubungan. Upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang juga dilakukan dengan memberikan edukasi ke masyarakat,” ujarnya. (Eka Maria)