Dinas Kominfo, BPS, Bappeda dan OPD Wajib Bersinergi Sukseskan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasuruan

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Taufik Hanafi menegaskan bahwa dalam mensukseskan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasuruan, Dinas Kominfo, BPS (Badan Pusat Statistik), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan seluruh OPD harus bersinergi.

Penegasan tersebut disampaikan Taufiq saat berkunjung ke Command Center Kabupaten Pasuruan, Jumat (16/04/2021) pagi.

Menurutnya, peran Dinas Kominfo dalam Satu Data Indonesia sebagai Wali Data. Sedangkan Bappeda adalah Ketua Forum Koordinator Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan. Kemudian BPS sebagai Pembina Data dan seluruh OPD di Lingkup Pemkab Pasuruan menjadi Produsen Data.

“Tujuan kunjungan saya ke Kabupaten Pasuruan adalah untuk memastikan penyelenggaraan satu data di tingkat daerah bisa terlaksana dengan baik. Antara BPS, Kominfo, Bappeda dan OPD harus sinergi,” katanya.

Untuk itu, dalam rangka penguatan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasuruan, Taufiq menyampaikan, perlu ada dukungan aspek regulasi dan kelembagaan dari Kepala Daerah. Utamnya adanya Perbup (Peraturan Bupati) yang mengatur tentang satu data Indonesia Kabupaten Pasuruan.

“Harus ada Perbup yang mengatur Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasuruan Supaya pengaturannya juga baik. Artinya kualitas data dan prinsip data telah terpenuhi dengan lengkap,” urainya.

Khusus untuk Dinas Kominfo, Taufiq menambahkan bahwa dinas ini memiliki peran paling vital, yakni sebagai wali data yang bertugas untuk mengumpulkan semua data dari produsen data. Data tersebut harus memenuhi prinsip satu data, seperti standart data, meta data dan bisa dibagi pakaikan.

“Dinas Kominfo bertugas memastikan data yang akan dibagi pakaikan telah dicek validitas dan kualitas dan prinsip satu datanya. Dan saya lihat sudah bagus sebagai langkah awalnya karena Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektrobik) sudah meningkat dari 2,4 menjadi 3,0 dan menjadi rangking 6 nasional. Ini modal baik untuk penyelenggaraan satu data,” ungkapnya.

Sementara itu, Taufiq mengutarakan Satu Data Indonesia sangat penting, lantaran banyak hal yang mengalami tumpang tindih data. Ia lantas mencontohkan, data bantuan Pemerintah saat ini masih belum terkonsolidasi dengan baik, lantaran masih terdapat 4 tantangan.

Pertama, belum adanya standarisasi yang kuat dan solid dalam data bantuan pemerintah. Imbasnya, banyak terdapat data yang tidak lengkap, NIK tidak lengkap, penerima bantuan tidak disertai NIK, dan kurangnya pemutakhiran terhadap data lokasi domisili dan status pekerjaan.

Kedua, tumpang tindih data yang mengakibatkan minimnya akurasi dalam penentuan target bantuan.

“Data penerima bantuan yang masih tumpah tindih, contoh terdapat KK yang menerima sembako regular dan sembako perluasan. Di sisi lain, terdapat beberapa NIK dalam 1 KK yang menerima bantuan yang sama,” singkatnya.

Ketiga, mekanisme verifikasi dan validasi belum tertata rapi sehingga masih ada duplikasi data. Duplikasi NIK yang sama digunakan oleh lebih dari satu orang dalam daftar penerima bantuan.

"Contoh, 1 NIK digunakan dengan 6 nama berbeda dalam penerima PKH, sehingga seluruh nama tersebut menerima bantuan PKH," ujarnya.

Keempat, masih kurangnya SDM untuk komputasi dan analisa data sehingga masih ada data yang tidak padan. Tidak padannya data penerima bantuan PKH/sembako/usulan dengan data yang terdapat dalam DTKS dan data kependudukan (Disdukcapil).

Contoh, DTKS penerima bantuan berlokasi di Kabupaten Pasuruan akan tetapi dalam Disdukcapil berlokasi di Kota Pasuruan.

"Jadi 4 tantangan penting ini erat kaitannya dengan tata kelola data, Perpres satu data Indonesia itu hadir untuk merespon berkaitan dengan tata kelola data. Kita akan fokus pada bagaimana kita memperkuat tata kelola, sehingga data bantuan pemerintah itu bisa diintegrasikan dengan baik," tutupnya. (emil)