Pertama di Jatim, Bupati Irsyad Yusuf Sampaikan LKPJ Melalui Video Conference

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara yang berbeda.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada DPRD Kabupaten Pasuruan, dengan model Video Conference.

Video Conference dilakukan di dua tempat. Yakni DPRD Kabupaten Pasuruan dan Graha Isyana, Komplek Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (31/03/2020) pagi.

Menurut Bupati Irsyad, pelaksanaan LKPJ menjadi agenda penting yang harus tetap dilaksanakan, meskipun negara masih berperang melawan Covid-19. Dengan model video conference, pelaksanaan LKPJ Bupati Pasuruan menjadi solusi tepat, tanpa mengurangi substansi pelaporan maupun protocol kesehatan yang telah dianjurkan.

“Yang kita hadirkan di Graha Isyana hanya beberapa pejabat saja. Termasuk saya, Wakil Bupati, dan 7 orang Kepala OPD. Sebelum memasuki lokasi, semuanya harus diperiksa suhu badannya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan kalau ada yang lagi sakit, saya minta untuk beristirahat,” kata Iryad, sesaat setelah paparan LKPJ selesai dilakukan.

Dikatakannya, metode video conference ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan agar LPKJ Kepala Daerah tetap dilaksanakan dengan meniadakan banyak orang. Bahkan, Irsyad juga menegaskan bahwa penyampaian LKPJ yang dilakukannya hari ini adalah yang pertama di Jawa Timur.

“Pemerintah Pusat membolehkan setiap Bupati/Walikota untuk mengundur atau menunda pelaksanaan LKPJ. Tapi ini inisiatif kami dan disetujui DPRD untuk kami laksanakan sesuai aturan yang dulu, yakni paling lambat 31 maret,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam LKPJ kali ini, Bupati Irsyad menyampaikan pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis kepala daerah, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Lebih rinci lagi, Irsyad memaparkan kondisi makro daerah, ringkasan APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dimulai dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang dalam dalam tiga tahun terakhir selalu berada di atas angka Jawa Timur dan Nasional. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 sebesar 5,52% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebesar 5,83% alias naik sebesar 8%  menjadi 5,75%.

Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2019 yang turun 0,69% dari  tahun 2018 lalu. Yakni dari 6,11% menjadi 5,42%.  Kemiskinan Kabupaten Pasuruan secara kuantitas juga mengalami penuruna. Yakni mencapai 8,68% di tahun 2019, sementara tahun 2018 mencapai 9,45%. Angka kemiskinan tahun 2019 tersebut berada di bawah angka Jawa Timur yang mencapai 10,37%.

Sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp.3.368.808.544.577,79. Komposisi realisasi pendapatan daerah tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 19,46% ; Dana Perimbangan 56,09% ; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 24,45%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan APBD kita masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

Dari sisi Belanja Daerah tahun 2019 terealisasi Rp.3.244.331.996.857,72. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung tahun 2019 terealisasi Rp.1.877.145.234.211,00. Sedangkan Belanja Langsung Terealisasi Rp.1.367.186.762.646,72. Dengan demikian proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Belanja Daerah tahun 2019 sebesar 57,86%, sedangkan Belanja Langsung sebesar 42,14%. (emil)