Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Diantara Upaya Pemkab Pasuruan Kendalikan Harga Bapokting

Untuk mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Seperti halnya keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara rutin setiap hari Senin pagi.

Digelar secara hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rakor dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto beserta Asisten, Staf Ahli dan beberapa kepala Perangkat Daerah terkait mengikutinya dari Command Center. 

Pada saat memimpin langsung jalannya rapat, Mendagri memberikan penekanannya terhadap beberapa poin penting. Diantaranya, memastikan ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) secara rutin. Sebut saja, komoditi beras, minyak goreng, gula, telur, daging dan cabai.

"Kita juga perlu melakukan analisis prediksi kenaikan atau penurunan harga tertentu, khususnya menjelang Ramadhan bulan Maret 2024 ini," tandasnya pada hari Senin (12/2/2024).

Lebih lanjut, Mendagri Tito juga menyoroti perihal percepatan realisasi impor bahan baku pakan untuk mengatasi permasalahan pakan ternak yang dihadapi para peternak saat ini. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan stok dan peningkatan harga yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi para peternak.

"Hal lain yang perlu dilakukan adalah lebih merinci jenis komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga per hari dan mingguan. Selanjutnya kita dapat menetapkan target penurunan harga komoditas yang diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)," jelasnya.

Dengan munculnya beberapa permasalahan tersebut, Kemendagri akan terus melakukan evaluasi. Diantaranya, mendorong Pemerintah Daerah melakukan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan arahan Presiden RI.

Di sisi lain, Mendagri juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran guna mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT). Untuk mendukung percepatannya, seluruh Pemerintah Daerah juga diminta untuk berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bank Indonesia (BI) setempat untuk memperhatikan hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.

"Identifikasi sedini mungkin penyebab kenaikan harga barang/jasa, terutama pangan di wilayah masing-masing. Carikan solusi untuk intervensi konkrit agar terjadi penurunan harga apabila terjadi kenaikan," pinta Mendagri Tito.

Lantas apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga kelancaran distribusi komoditi? Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemerintah Kabupaten Pasuruan intens melakukan koordinasi dan monitoring dalam rangka optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan. Hal itu dibarengi dengan penguatan kerjasama antar daerah dan penguatan database pangan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan Cabai Merah yang menjadi komoditas hortikultura yang menjadi pendorong utama inflasi. Kata Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto, diantaranya dilakukan dengan memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pembelian bibit Cabai. Selanjutnya diserahkan kepada petani agar dibudidayakan.

"Setiap hari kami mengevaluasi perkembangan harga di pasar tradisional. Juga memanfaatkan BTT untuk pengendalian inflasi. Salah satunya pembelian bibit Cabai untuk ditanam para petani," jelasnya. (Eka Maria+Iguh)