Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Renovasi bangunan eks Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan yang akan dijadikan sekolah rakyat, sudah mencapai 50 persen.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Pantja Wisnoe Ismojo di sela-sela meninjau SR, Jumat (20/6/2025) pagi.
Menurutnya, seluruh ruangan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) alias kelas siswa maupun ruang asrama sudah selesai direnov. Termasuk di dalamnya ruangan para pengasuh, tempat cuci pakaian di lantai dua, toilet dan tempat makan siswa, juga sudah.
"Alhamdulillah kalau diprosentase ya 50 persen. Ruang kelas sudah selesai direnov. Ruang pengasuh, toilet, tempat cuci pakaian sampai kantin siswa juga sudah selesai," katanya.
Dijelaskan Pantja, renovasi SR juga dipantau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang datang ke Pasuruan selama beberapa hari lalu. Tujuannya tak lain untuk memastikan kesiapan dan sampai sejauh mana program renovasi yang dilakukan.
"Kunjungan BPK ini tiada yang lain ya untuk melihat kesiapan sampai dimana renovasi di sekolah rakyat ini. Dan kami bersyukur karena sebentar lagi sudah selesai," imbuhnya.
Meski ruang kelas siswa dan pengasuh sudah selesai direnovasi, namun untuk pengadaan mebeleur masih belum dilakukan. Kata Pantja, pengadaan mebeuler bukan menjadi ranah Pemerintah Daerah, sebab sudah langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
"Semua anggaran perbaikan dari Pemerintah Pusat. Kami hanya menyediakan lahan dan bangunannya," singkatnya.
Diketahui, SR di Kabupaten Pasuruan ini akan membuka tiga kelas dengan masing-masing rombongan belajar berisi 25 siswa. Dengan begitu, total kapasitas awal yang disiapkan mencapai 75 siswa untuk tahap pertama.
Verifikasi terhadap calon peserta didik juga selesai dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Proses ini melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan.
Data yang digunakan merujuk pada desil 1 dan 2 dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Total ada 150 calon siswa yang diverifikasi dari dua jenjang pendidikan.
“Dalam pendataan, Dinsos juga menyiapkan kuota cadangan. Ini dilakukan untuk antisipasi apabila ada siswa yang mengundurkan diri,” tambah Pantja. (emil)
Pemerintah bersama TNI AL sepakat membentuk Tim Ad Hoc untuk mempercepat penyele...
Bromo KOM 2026 resmi dimulai. Ajang pertemuan para pesepeda rekreasional, pengho...
Bupati Pasuruan Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Region...
Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai Desa Tanggu...
Persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan Laut (TNI AL) di sal...
Komentar