Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Unit layanan disabilitas penanggulangan bencana (ULD PB) Kabupaten Pasuruan, diresmikan, Kamis (31/7/2025).
Peresmian ULD PB tersebut dilaksanakan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti dan ditandai dengan penekanan tombol oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto bersama Wakil Bupati Pasuruan, HM. Shobih Asrori; Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo serta Glen Askew selaku Konsulat Jenderal Australia.
Menurut Gatot, Peluncuran ULD PB merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim, dalam hal ini BPBD dalam upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh. Yang mana, turut melibatkan kelompok disabilitas dalam setiap tahapannya.
"Hari ini kita luncurkan ULD PB lima kabupaten, yakni Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Sampang dan Malang. Kita libatkan para penyandang difabel untuk bisa berperan aktif dalam penanganan kebencanaan," katanya.
Usai diluncurkan, BPBD daerah menurut Gatot harus ikut membuat ULD PB menjadi betul-betul efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi para penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BNPB.
"Setiap penyandang disabilitas harus memiliki akses dan fasilitas penanganan kebencanaan. Maka setiap BPBD di daerah bersama-sama membuat pedoman kerja, pedoman aturan pembuatan dokumen, sosialisasi dan lainnya," imbuhnya.
Tak selesai sampai di situ, BPBD di daerah menurut Gatot juga harus menyiapkan sarpras dan peralatan kebencanaan bagi para difabel. Salah satunya peralatan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini yang inklusif dan bisa dipahami cara penggunaan secara baik dan benar.
"Agar yang mereka harapkan bisa kita pahami dan apa yang kita harapkan bisa dilaksanakan oleh difabel," singkatnya.
Dengan diluncurkannya ULD PB, Gatot meyakini para kaum difabel tak lagi kesulitan dalam mendapatkan akses informasi, pelatihan dan kesiapan saat bencana terjadi.
"Kita berharap yang sebelumnya difabel sulit mendapatkan akses informasi dan pelatihan, jadi mudah memahaminya. Dengan adanya unit ini, justru jadi media kolaborasi dengan lembaga lain yang sama-sama peduli saat bencana terjadi," imbuhnya.
Sementara itu, Wabup Shobih Asrori berharap dengan peluncuran ULD PB, maka para penyandang disabilitas dapat menyelematkan diri sendiri, serta menggunakan fasilitas yang disiapkan pemerintah sesuai kebutuhan mereka sendiri.
"Dapat menjadi awal perwujudkan penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan. Tidak ada satu kelompok pun yang tertinggal, dan ini diawali dengan peluncuran ULD PB," harapnya. (emil)
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Has...
Pasar sebagai cerminan denyut kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, harus dija...
Sebanyak 32 dokter di Kabupaten Pasuruan menerima SK Tugas Tambahan Kepala Puske...
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuru...
Komentar