Babak Baru Peningkatan dan Kerja Sama Penempatan PMI Indonesia-Jepang

Program peningkatan kerja sama penempatan pekerja migran (PMI) dan program pemagangan antara Indonesia dan Jepang memasuki babak baru. Hal tersebut tercermin dalam pertemuan virtual antara Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji pada Rabu (24/03/2021). Secara khusus Menteri Ida menegaskan bahwa Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik. Terutama terkait penempatan tenaga kerja Indoesia (TKI) dan pemagangan ke Jepang melalui program Indonesia –Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW).

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai nurse dan careworker, maupun dalam perluasan sector penempatan PMI di bawah program IJEPA,”Kata Ida seperti dikutip dalam laman antaranews.com

Program IJEPA telah berlangsung selama 13 tahun dan dalam kurun waktu tersebut sebanyak 3080 pekerja Indonesia yang bekerja sebagai perawat dan perawat lansia atau careworker. Namun hanya 716 orang yang telah mejadi perawat dan perawat lansia bersertifikat. Sedangkan melalui program SSW, tercatata sebanyak 1514 pekerja indonesia sampai akhir dengan akhir Desember 2020. Walaupun jumlah tersebut masih jauh dari target Pemerintah yang mematok 20% dari total kuota SSW untuk pekerja asing yaitu sebanyak 345.000 orang.

Beliau juga berharap, Jepang kembali membuka akses kepada PMI walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Karena beliau juga memastikan Pemerintah telah menyusun prosedur standar operasi penempatan di masa new normal atau adapatasi kebiasaan baru tersebut. Sedangkan di kesempatan yang sama, Dubes Kanasugi Kenji menyambut baik maksud dari Pemerintah Indonesia tersebut. Beliau juga memastikan akan mempertimbangkan lebih lanjut dan akan melaporkan penempatan PMI tersebut kepada Pemerintah Jepang. (Dani)