Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan kepada Kepala Daerah yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia tahun anggaran 2021 agar mampu mempertahankannya. Tujuannya sudah barang tentu untuk meningkatkan performa kinerja pembangunan.

Dengan tata kelola keuangan yang bagus, maka akan berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan ekonomi akan terwujud secara merata.

“Maka itu saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk bisa mempertahankan capaian WTP. Apalagi penghargaan ini bisa menciptakan multiplayer effect terhadap kesejahteraan masyarakatnya di daerah Bapak/ Ibu semuanya,” ujar Gubernur dalam sambutannya di agenda Penyerahan Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia Atas Capaian Opini WTP.

Bertempat di Hotel Bumi, Kota Surabaya pada hari Senin (14/11/2022), Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama keenam Pemerintah Kabupaten lainnya berhasil meraih WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan yang parameternya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 tersebut diserahterimakan kepada Gubernur Khofifah kepada Wakil Bupati Mujib Imron.

Penghargaan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Probolinggo, Jombang dan Madiun. Juga Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pacitan.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Kepala kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang memberikan penghargaan WTP tersebut. Dimana WTP ini adalah sebuah capaian keuangan Pemerintah Daerah bagaimana kita bisa tertib administrasi dan keuangan,” kata Gubernur.

Lalu bagaimana dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur? Dalam acara penghargaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai prestasi WTP dari Pemerintah Pusat selama tujuh kali berturut-turut. Penghargaan diserahterimakan kepada Gubernur Jawa Timur dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid.

Sementara itu, masih dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Gubernur meminta kepada Bupati/ Walikota untuk lebih mempercepat proses vaksinasi booster bagi masyarakat. Hal tersebut sangat perlu disegerakan, mengingat ancaman varian Covid XBB ini bisa terjadi di akhir Desember 2023.

“Karena itu, kami minta ini segera diantisipasi oleh Bupati/ Walikota, Kapolres dan Dandim. Menginggat saat ini juga stok vaksin sudah ada dari Kemenkes. Saya bersama Kapolda dan Pangdam V Brawijaya juga akan kembali turun ke lapangan untuk melakukan percepatan vaksinisasi booster,” paparnya. (Eka Maria)