Sebanyak 55 pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dimutasi.

Mutasi pejabat tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipimpin langsung Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (26/2/2024) malam.

55 pejabat yang dilantik terdiri dari 10 Pejabat Eselon II, 22 Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator dan 23 pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas.

Untuk Eselon II, nama-nama pejabat yang menerima amanah diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Hasbullah yang dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan. Posisinya bertukar dengan Tri Agus Budiharto yang menggantikan Hasbullah sebagai Kadispendikbud.

Selanjutnya adalah Kepala Dinas Perhubungan, Agus Hari Wibawa yang dimutasi sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Sedangkan Kadispar yang lama, Eka Wara Brehaspati menjadi Kadishub, menggantikan Agus.

Heru Farianto, Kepala DLH dilantik sebagai Kepala Dinas SDA dan Cipta Karya. Jabatan lamanya kini diisi Taufiqul Ghoni yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora).

Jabatan Kadispora sekarang diamanahkan kepada Mujiono yang sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan. Sedangkan jabatannya diisi oleh Henis Widiyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tri Krisni Astuti, Staf ahli bidang pemasyarakatan dan SDM kini menerima jabatan baru sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kini. Sebelumnya ia juga menjadi Plt di dinas tersebut.

Agus Mashadi, Staf Ahli bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan kini menjabat Kepala DP3AKB Kabupaten Pasuruan.

Nama-nama lain yang menarik perhatian adalah jabatan camat. Dalam mutasi kali ini, ada 3 camat yang dilantik. Yakni Ganis Subintang, Sekcam Pasrepan yang kini dilantik sebagai Camat Winongan. Sedangkan Camat Winongan  yang lama, Abdul Rahim Effendy kini menjadi Camat Beji. Serta Sugiarto, Sekcam Puspo yang menjabat Camat Purwodadi.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Pj Bupati Andriyanto mengucapkan selamat. Ia menegaskan bahwa ada alur panjang yang harus dilewati untuk melakukan sebuah mutasi.

Terlebih sebagai Pj Bupati, Andriyanto harus melaksanakan semua peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari penjaringan oleh Baperjakat untuk pejabat Eselon III dan IV serta assesment Pejabat Eselon II oleh Assesor dari Guru Besar UNAIR (Universitas Airlangga) Surabaya dan tokoh masyarakat maupun BKN Perwakilan Jatim di Sidoarjo.

Tak selesai sampai di situ saja, hasil dari panitia pelaksana kemudian diusulkan ke KASN melalui Gubernur Jatim dan ditandatangani. Setelah itu diteruskan kembali ke BKN untuk diterbitkan pertek (peraturan teknis) dan langsung dilanjutkan usulan ke Kemendagri hingga mendapatkan persetujuan.

"Alurnya cukup panjang karena saya Pj Bupati. Di SK saya memang tidak boleh melakukan mutasi, dikecualikan atas ijin Mendagri. Prosedurnya pun panjang, mulai usulan ke KASN sampai BKN, Pemprov sampai ke Kemendagri dan kembali ke Pemprov sampai Pemda," katanya.

Lebih lanjut Andriyanto mengatakan bahwa mutasi yang dilakukan sangat objektif dan melalui pertimbangan yang matang. Ia menyampaikan dengan tegas bahwa mutasi yang dilakukan tidak transaksional atau berdasarkan suka tidak suka terhadap staf tertentu. Melainkan sebagai sebuah kebijakan yang normatif, salah satunya untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong, serta sebagai bentuk penyegaran agar mampu memiliki kecakapan di OPD yang lain.

"Contohnya kalau seandainya Pak Henis Kepala Dinas Perpustakaan dengan kesehatan beliau, kemudian beliau jarang masuk, saya yang salah. Makanya kami tempatkan sebagai staf ahli karena tidak perlu tanggung jawab besar dengan pengelolaan anggaran," tutupnya. (emil)