Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka 57 lowongan CPNS (calon pegawai negeri sipil) dan 2734 PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun 2021.

Lowongan ini mulai dibuka pada Rabu (30/06/2021) smapai 21 Juli 2021. Untuk 57 formasi CPNS terdiri dari 44 tenaga kesehatan umum, 1 tenaga kesehatan cumlaude, dan 1 tenaga kesehatan disabilitas.

Sedangkan formasi PPPK terdiri dari 58 tenaga kesehatan dan 2676 tenaga pendidik.

Khusus untuk tenaga kesehatan umum, lowongan yang dibuka adalah 4 Apoteker yang nanti akan ditempatkan di Puskesmas Tosari, Gondang Wetan, Raci, dan RSUD Grati. Satu formasi CPNS Ners juga dibuka untuk mengisi lowongan di Puskesmas Purwosari.

Ada pula ahli sanitarian, asisten apoteker, bidan, perawat, terapis gigi dan mulut, perekam medis, pranata laboratorium, radiografer, dan teknisi elektromedis. Seluruhnya akan di tempatkan di sejumlah puskesmas dan RSUD Grati.

Sedangkan untuk dokter, Pemkab membuka 9 formasi untuk dokter umum yang akan ditempatkan di 8 puskesmas dan RSUD. Yakni Puskesmas Raci, Nguling, Purwodadi, Sumberpitu, Tosari, Winongan, Pasrepan, Puspo dan RSUD Grati.

Selain dokter umum, ada juga 3 lowongan CPNS untuk dokter gigi yang akan ditempatkan di Puskesmas Tosari, Sukorejo, dan Raci.

Sementara CPNS untuk tenaga teknis hanya dibuka sebanyak 11 formasi. Tersebar di 8 dinas, meliputi Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Sekretariat DPRD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Formasi yang dibutuhkan Dishub sebanyak 4 jabatan, meliputi analis angkatan laut, pengelola rekayasa lalu lintas, penyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, dan verifikator keuangan.

Sedangkan di Dinas Koperasi membutuhkan spesifikasi sarjana hukum untuk mengisi jabatan analis advokasi hukum. Sedangkan Disnaker, membutuhkan spesifikasi sarjana hukum, atau sarjana sosial politik, atau sarjana komunikasi, atau sarjana ekonomi untuk mengisi jabatan analis bahan jaminan sosial tenaga kerja.

Tak selesai sampai di situ, untuk mengisi jabatan analis kepemudaan di Dispora,  juga dibutuhkan spesifikasi sarjana manajemen, atau sosial politik, atau sosiologi. Sedangkan untuk mengisi jabatan analisis lingkungan hidup di DLH, dibutuhkan spesifikasi sarjana teknik lingkungan.

Sementara itu, untuk mengisi jabatan analis perencanaan anggaran di Sekretariat DPRD, dibutuhkan spesifikasi sarjana ekonomi atau sosial atau administrasi negara, atau pemerintahan, atau kebijakan publik, atau manajemen dan kebijakan.

Pemkab setempat juga membutuhkan dua penyusun program anggaran dan pelaporan di Bakesbangpol dan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan. Dibutuhkan spesifikasi sarjana ekonomi pembangunan, atau sarjana manajemen, atau sarjana akuntasi untuk mengisi jabatan tersebut.

Selain CPNS, Pemkab Pasuruan juga membuka lowongan PPPK sebanyak 2.734 formasi. Dengan rincian 2676 guru dan 58 non-guru.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan, pendaftaran seleksi ASN seluruhnya dilakukan secara online, sehingga ia meminta pendaftar tidak datang ke BKPPD Kabupaten Pasuruan, lantaran semua ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pelaksana (pansel) sudah lengkap di  situs www.bkppd.pasuruankab.go.id atau https://bit.ly/PENETAPANKEBUTUHANASNPASURUANKAB2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

“Semuanya online. Tidak perlu datang ke BKPPD. Apalagi sekarang pandemic Covid-19. Jangan sampai ada kerumunan dalam bentuk apapun. Silahkan kunjungi situs resminya. Semua ada di sana,” katanya.

Ditegaskannya, untuk jumlah CPNS maupun PPPK yang telah ditetapkan oleh Pansel Pusat lebih sedikit dari yang sudah diusulkan Pemkab Pasuruan, yakni hingga 2950 calon ASN dan PPPK. Menurutnya, Pemkab Pasuruan sifatnya hanya mengusulkan saja. Sedangkan pengambil kebijakan adalah Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemendagri.

“Kalau gak salah, untuk  CPNS kita usulkan 543. Tapi ditetapkan Cuma 57. Kalau PPPK banyak sekali. Intinya, daerah hanya mengusulkan saja. Tapi kalau ketetapan jumlahnya berapa, semuanya dari Pusat,” tegasnya.

Di sisi lain, hingga berita ini ditulis, jumlah pendaftar yang mendownload di situs resmi di atas sudah lebih dari 10 ribu pendaftar. Mereka bukan hanya warga Pasuruan saja, tapi dari berbagai daerah di tanah air.

Kepala Dinas BKPPD Kabupaten Pasuruan, Henis Widiyanto menghimbau kepada para pendaftar untuk membaca detail seluruh persyaratan yang ditentukan. Misalnya pas foto yang jelas, bukan editan dengan memakai filter dan seterusnya.

“Takut sistemnya menolak, nah itu yang bisa ribet sendiri. Karena ketika pakai foto beda dengan aslinya, maka system bisa saja menolaknya,” singkatnya. (emil)