Sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Forum Konsultasi Publik, di Gedung Serbaguna, Senin (11/03/2019).

Forum tersebut dibuka oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, dan dihadiri Wakil Bupati, KH Abdul Mujib Imron, Ketua DPRD, Sudiono Fauzan, Sekda Agus Sutiadji, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hingga camat se-Kabupaten Pasuruan.

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan, Ihwan mengatakan, tujuan dilaksanakannya forum konsultasi public adalah untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dari semua program unggulan maupun jargon-jargon inovasi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan setiap tahunnya. Nantinya, segala masukan tersebut akan ditampung menjadi satu, sehingga ada ketersambungan antara keinginan masyarakat dengan kebijakan seorang Kepala Daerah.

“Forum ini adalah wadah untuk kita bisa mendapatkan saran dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Pemkab Pasuruan punya banyak sekali kegiatan, dan ini kita floorkan di hadapan public, dengan harapan ada masukan dan saran yang kita terima dan menjadi pertimbangan,” terangnya.

Dijelaskan Ihwan, forum konsultasi public digelar selama satu hari. Seluruh elemen masyarakat diundang, mulai dari tokoh masyarakat, para alim ulama, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) hingga praktisi dan akademisi. Setelah forum selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah menggelar Musrenbang.

“Ada banyak saran yang kita terima selama menggelar forum konsultasi public ini. Contohnya tentang Wak Muqidin (Wayahe kumpul mbangun TPQ dan Madin). Habib Zaenal memberikan masukan supaya ada pertemuan khusus. Sehingga nantinya implementasi di lapangan dengan kebijakan Pak Bupati bisa sinkron,” jelas dia.

Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf menegaskan, selama 5 tahun ke depan, arah kebijakan pembangunan berbeda-beda. Untuk tahun pertama mengarah kepada Pembangunan berbasis keluarga dan pendidikan karakter. Tahun kedua menitik beratkan pada Peningkatan kualitas pelayanan public. Tahun 2021 konektifitas infrastruktur, kemudian tahun 2022 mengarah pada kelembagaan ekonomi desa, serta tahun kelima memprioritaskan pada nilai tambah ekonomi dan pembangunan berwawasan lingkungan.

“Selama lima tahun ke depan, saya memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Saran dan masukan akan jadi pertimbangan untuk bagaimana saya bisa membuat kebijakan pembangunan yang partisipatif,” kata Irsyad dalam sambutannya.

Tak hanya arah kebijakan, dalam Forum Konsultasi Publik kali ini, Irsyad juga menyampaikan kondisi makro Kabupaten Pasuruan. Dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang selama kurun waktu 2013-2018 terus menunjukkan tren yang cukup baik. Yakni dari 6,95% pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 tumbuh sebanyak 5,75%. Angka kemiskinan juga turun dari 11,26% pada tahun 2013 menjadi 9,45% di tahun 2018.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) secara perlahan juga menunjukkan peningkatan dari 63,74 pada tahun 2013 menjadi 66,69 pada tahun 2018. Begitu pula dengan indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang menunjukkan perkembangan positif. Yakni tahun 2013 mencapai Rp 54,57 juta dan naik menjadi Rp 84,18 juta pada tahun 2018.

Khusus untuk pengangguran terbuka yang mengalami peningkatan adalah PR (Pekerjaan Rumah) yang harus dipikirkan bersama. Yakni mencapai 6,11% dari total kemiskinan di Jawa Timur yang mencapai 3,99%. Kata Irsyad, dengan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka, maka perlu upaya sistematis dan integratif sebagaimana karakteristik dari pengangguran itu sendiri.

“Pengangguran lebih didominasi laki-laki, dan ini mengindikasikan kondisi masyarakat yang cukup sulit karena sebagian besar kepala rumah tangga adalah laki-laki. Dan rata-rata yang banyak menganggur adalah lulusan SMA sederajat. Oleh karenanya, mari kita satukan tekad untuk bisa menekan angka pengangguran ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Irsyad menetapkan beberapa isu strategis yang harus ditangani di tahun 2020, diantaranya perluasan kesempatan kerja, percepatan pembangunan berbasis sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara holistic dan integrative, serta pengembangan smart city untuk meningkatkan kualitad pelayanan public. Sedangkan substansi utama dari rancangan awal RKPD tahun 2020 meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta tema dan prioritas pembangunan daerah hingga target indicator kinerja utama. Yakni pertumbuhan ekonomi mencapai 5,73-6%, angka kemiskinan mencapai 9,30%, indeks toleransi masyarakat mencapai 62,40, indeks kesenjangan wilayah 0,255, indeks reformasi birokrasi mencapai nilai B, indeks pembangunan manusia 69,90.

“Target saya, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,08%, indeks kualitas lingkungan hidup 59,73%, indeks pemukiman layak huni 81,18, indeks kepuasan masyarakat mencapai 83, indeks pendidikan mencapai 59,09 dan indeks pembangunan gender mencapai 90,91,” urai Irsyad. (emil)