Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

Cari Solusi Konflik Agraria 10 Desa di Kecamatan Lekok dan Nguling, Mas Bupati Rusdi Beraudiensi Dengan DPR RI

14 Januari 2026 (22:32)

Pelayanan Publik

40x Dilihat

0 Komentar

Eka Maria

E-Paper PDF E-Paper JPG

Untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan agraria yang melibatkan 10 Desa di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling dengan TNI AL, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo beranjangsana ke DPR RI. Kehadirannya bersama Ketua DPRD, Samsul Hidayat dan Wakil Ketua DPRD, Adinda Denisa tersebut dalam rangka melakukan audiensi dengan beberapa fraksi di DPR RI.

Kata Kepala Daerah, forum pertemuan merupakan agenda lanjutan ikhtiar Pemerintah Kabupaten Pasuruan ke Kementerian Pertahanan. Harapannya, ada pemahaman dari Pemerintah Pusat terhadap kondisi riil di lapangan. Terlebih, konflik agrarian yang berlangsung selama bertahun-tahun itu bukan sekadar soal status lahan saja. Melainkan bersinggungan dengan hak warga Desa terkait agar dapat hidup aman dan tenteram.

“Permasalahan di Kecamatan Lekok dan Nguling ini semoga bisa dibantu DPR RI agar ada solusi untuk semua pihak. Terutama antara warga terdampak permasalahan di Alas Tlogo dan sekitarnya dengan TNI AL. Mohon bantuan dari fraksi-fraksi untuk bisa mengawal permasalahan yang ada di tempat kami,” ucapnya pada hari Selasa (13/1/2026).

Di momen yang sama, Mas Rusdi sapaan akrab Bupati menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat 10 Desa terdampak imbas konflik agraria yang masih belum memperoleh titik temu. Sedikitnya 16 ribu Kepala Keluarga (KK) atau 40 ribu jiwa yang saat ini masih terkendala akses kebutuhan dasarnya. Seperti listrik, air, pembangunan rumah permanen hingga administrasi kependudukan (KTP/Akta) karena status lahan yang dianggap zona militer.

“Sebagai Bupati Pasuruan, sudah menjadi tanggung jawab untuk hadir, mendengar dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Perjuangan ini akan terus dikawal sampai ada solusi yang memberikan kepastian, keadilan dan harapan bagi warga Lekok dan Nguling,” tandasnya.

Sementara itu, Panitia Khsus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) menyatakan, kasus polemik agraria tersebut sudah masuk dalam daftar prioritas Pansus Reformasi Agraria DPR RI. Selanjutnya, Panja Aset TNI yang ada di Komisi I akan mengawalnya agar segera mendapat solusi konstitusional.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan merespon hasil Rapat Dengar Pendapat Umum antara Forum Komunikasi Tani Antar Desa (FAKTA), Forkompimda, Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Dapil 3. Juga perwakilan warga di 10 Desa konflik dengan TNI Kecamatan Lekok-Nguling dan Anggota DPRD dengan bertolak ke Jakarta untuk melakukan konsultasi ke DPR RI.

Dari ketidakpastian status hukum lahan yang disengketakan tersebut, DPR RI mendorong penyelesaian secara non-litigasi atau musyawarah mufakat. Hal itu dikarenakan lamanya proses yang harus dilalui jika menempuh jalur pengadilan (litigasi). (Eka Maria)

Ringkasan AI ^Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.