DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pinjaman Daerah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (16/11/2026) dan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo maupun Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat dan empat pimpinan dewan lainnya.
Usai paripurna selesai digelar, Bupati Rusdi mengatakan keberadaan RSUD Wilayah Selatan sudah lama dinantikan masyarakat. Utamanya dalam rangka mendekatkan akses layanan medis bagi masyarakat di wilayah selatan dan memangkas disparitas layanan kesehatan.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari skema pembiayaan agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera diwujudkan. Salah satunya melalui pinjaman daerah.
“Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi adalah kebutuhan yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat di kawasan selatan,” katanya.
Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan ini menjelaskan, total kebutuhan dana proyek mencapai Rp 250 miliar. Hanya saja, untuk diketahui bersama bahwa pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama 10 tahun dengan masa tenggang delapan bulan, sehingga kewajiban pembayarannya berlanjut hingga melewati masa jabatan pemerintahan ini.
Perhitungan tersebut dilakukan dengan memperhatikan rasio kemampuan pelunasan utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR).
Berdasarkan hasil perhitungan pemerintah daerah, pembayaran pokok dan bunga pinjaman setiap tahun diproyeksikan tidak mengganggu belanja wajib maupun penyediaan pelayanan dasar lainnya.
“Kami menyadari sepenuhnya jangka waktu pengembalian melampaui sisa masa jabatan pemerintahan berjalan ini, maka perhitungan kemampuan keuangan daerah telah kami lakukan secara sangat cermat dan hati-hati,” ujarnya.
Tak selesai sampai di situ, program ini juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2025-2029 sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Kata Mas Rusdi, Pemkab Pasuruan berkomitmen tinggi untuk mengelola dana pinjaman secara transparan dan akuntabel. Wujudnya, Pemerintah daerah akan menyampaikan laporan berkala kepada DPRD terkait perkembangan pembangunan maupun pembayaran angsuran.
Selain itu, penggunaan dana akan diawasi agar tepat sasaran, efisien, dan efektif.
Evaluasi berkala juga dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi membebani keuangan daerah pada masa mendatang.
Bagi Mas Rusdi, pembangunan RSUD Wilayah Selatan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang,” papar dia. (emil)
Bagikan :
5
6
Ringkasan AI Beta
Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin
penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin
keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Komentar