Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kesehatan akan terus memvaksin difteri 419.899 anak usia 1-19 tahun, sampai tuntas.
Program vaksinasi difteri itu sejatinya selesai 10 Maret 2018. Akan tetapi, karena jumlah anak belum sepenuhnya tervaksin, program itu pun akhirnya diperpanjang hingga 31 Maret 2018.
Agus Eko Iswahyudi, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Pasuruan mengatakan, perpanjangan program vaksinasi bukan hanya di Kabupaten Pasuruan saja, melainkan menasional.
“Semua daerah di tanah air juga memperpanjang vaksinasi. Penyebabnya beragam, mulai dari pengaruh kebutuhan logistik hingga permasalahan target sasaran yang belum tersentuh sepenuhnya. Makanya pemerintah melakukan perpanjangan hingga akhir bulan. Sehingga, kami memiliki waktu lebih panjang untuk menyelesaikan kekurangan,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Kamis (15/03/2018).
Agus menambahkan, sejauh ini sudah 92 persen dari target sebanyak 419.899 anak yang divaksin difteri. Jika dirinci, sebanyak 386.300 anak berusia di bawah satu tahun hingga 19 tahun yang sudah tervaksin. Sehingga, masih ada sisa 8 persen yang belum tervaksin.
“Dari sisa itulah, yang akan kami selesaikan dengan waktu yang ada,” sambung dia.
Dikatakan Agus, pelaksanaan vaksinasi itu memang tak mulus sepenuhnya. Karena adanya perdebatan terkait label halal, dimungkinkan menjadi faktornya.
“Ada sekolah yang sempat menolak, tapi setelah kami beri penjelasan akhirnya mau divaksi. Ada pula pondok yang masih menunggu label halal. Itu yang menghambat proses vaksinasi ini berjalan 100 persen,” tukas dia.
Padahal, ia meyakinkan, soal vaksinasi yang mengandung babi itu tidaklah benar. Sebab, MUI memperbolehkan untuk program vaksinasi itu. Dari bimtek yang dijalaninya pun, tidak ada kandungan babi dalam vaksinasi itu.
Dia menjelaskan, vaksinasi difteri menjadi benteng satu-satunya untuk mencegah terinveksi difteri. Mengingat, kasus difteri tergolong mengkhawatirkan. Berdasarkan data terdapat 46 orang yang suspeck difteri sepanjang 2017 kemarin. Dari jumlah itu, tiga diantaranya positif difteri. Bahkan, tiga lainnya meninggal dunia. Hal ini, yang membuat Pemkab menyatakan status KLB untuk difteri.
“Program ini dilakukan tiga kali. Tahap awal berjalan saat ini. Sementara tahap kedua dilakukan bulan April. Dan tahap terakhir dilakukan Agustus,” pungkasnya (emil)
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Has...
Pasar sebagai cerminan denyut kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, harus dija...
Sebanyak 32 dokter di Kabupaten Pasuruan menerima SK Tugas Tambahan Kepala Puske...
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuru...
Komentar