Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Tri Rismaharini menanggapi kabar usulan Menko PMK, Muhadjir Effendy yang mengusulkan agar seluruh keluarga korban Tragedi Kanjuruhan didaftarkan sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, tidak semua keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang bisa menjadi penerima bansos. Sebaliknya, hanya keluarga korban yang memenuhi persyaratan saja yang bisa terdaftar sebagai penerima bansos.
"Itu ada kriterianya kan ada kriteria penerima bansos ada persyaratannya," ujar Risma usai menyerahkan santunan kepada puluhan ahli waris dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang di Kantor Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada Sabtu (15/10/2022) lalu.
Lebih lanjut, Risma menjelaskan jika syarat untuk menjadi penerima bansos diantaranya adalah termasuk golongan keluarga tidak mampu. Selain itu, apabila ada anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya akibat gugur dalam tragedi Kanjuruhan juga bisa dikategorikan layak menerima bansos.
"Contohnya ada ibu-ibu tadi punya anak yatim itu bisa dimasukkan tapi yang jelas ada kriterianya,"ungkapnya.
Adapun terkait santunan Kemensos kepada korban Kanjuruhan Malang, Mensos Risma mematikan bahwa seluruh keluarga dan ahli waris korban sudah menerima santunan.
Penyerahan tahap terakhir diserahkan oleh Mensos Risma kepada 23 keluarga, ahli waris dan korban Tragedi Kanjuruhan dari wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Kota Malang, Kabupaten Malang, hingga Batu.
"Santunan yang saya serahkan saat ini buat yang belum menerima, termasuk yang sakit terus baru meninggal, kalau yang seketika meninggal di Malang sudah saya serahkan minggu kemarin," pungkasnya. (emil)
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian da...
Seleksi Penerimaan Murid Baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026/2027 di Kabup...
Dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional di tengah laju pembangunan yang ma...
Tiga Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Non APBD Tahun 2026, disahkan menjadi...
Setelah sukses dengan gelombang pertama, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mel...
Komentar