Percepat Realisasi Kabupaten Layak Anak, Wabup Dorong Pemdes Inisiasi Program Pendukung

Untuk mempercepat realisasi Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Desa sudah sepatutnya menginisasi program pendukung untuk kemudian dilaksanakan dengan persisten dan berkesinambungan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Mujib Imron menyikapi tantangan yang harus dilakukan secara bersama-sama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pasuruan sebagai KLA. 

Pada saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Gedung Mpu Sinduk Graha Maslahat, Gus Mujib sapaannya menggarisbawahi beberapa hal penting. Fokusnya lebih kepada peran aktif Kepala Desa dan seluruh jajarannya dalam mendukung terlaksananya program KLA. Mengintegrasikan program perlindungan terhadap anak, perempuan dan disabilitas ke dalam program Pemerintah Desa diantara kebijakan yang wajib dimaksimalkan oleh Perangkat Desa.   

"Di Desa itu harus ada program KLA. Karena saya mau lihat tugasnya itu banyak berhubungan bagaimana membentuk keluarga. Kembali lagi kepada kebijakan program kita, arah pembangunan berbasis keluarga dan karakter ini yang harus ada kunci lembaga. Sehingga KLA itu didengar sampai tingkat Desa, jadi ini harus dimaksimalkan," papar Wakil Bupati. 

Dalam kegiatan yang digelar pada hari Rabu (15/3/2023) tersebut, Gus Mujib menjabarkan, dalam aplikasinya di lapangan, sudah barang tentu harus melibatkan Kecamatan sebagai koordinator sekaligus fasilitator. Tidak hanya membantu dalam hal edukasi melalui sosialisasi saja. Melainkan juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa dalam hal pembinaan terhadap orang tua yang berkaitan dengan penerapan KLA.   

"Ini juga ada program sosialisasi sudah ada lomba keluarga unggulan lombanya per Kecamatan. Setiap Desa itu justru yang harus didorong. Artinya harus ada pembinaan terhadap orang tua. Bisa dilakukan lewat Bimtek yang digelar di Kecamatan misalnya," ujarnya. 

Di penghujung arahannya, dalam agenda yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut, Gus Mujib meminta kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan. Lengkap dengan target yang akan dicapainya yakni mewujudkan Kabupaten Pasuruan sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2023.      

"Di Kabupaten Pasuruan ini ada 4 Dinas Sosial untuk digelar pelatihan-pelatihan dan pembinaan keluarga. Di Bangil ada 2, di Warungdowo itu ada, di Pandaan di Kebon Waris. Ini penting, jadi harus ada target dari Pemerintah Desa. Bagaimana bisa dirumuskan dengan Bappeda," pinta Wakil Bupati dengan bersemangat. 

Demikian halnya dengan upaya penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting yang juga menjadi target dalam waktu dekat. Mewujudkan garis kemiskinan di Kabupaten Pasuruan 0 persen pada tahun 2024 adalah muaranya. 

Diketahui, ada beberapa progres perwujudan KLA sepanjang tahun 2022-2023 yang terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Diantaranya dengan percepatan implementasinya melalui program inovasi/ jargon Bupati. Sebut saja e-Pak Ladi (Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi), e-Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola), Wak Muqidin (Wayahe Kumpul Mbangun TPQ dan Madin), Restorative Justice, Kasih Bersanding Mesra  (Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Keluarga Sejahtera) dan Si Mantap (Sistem Informasi Manajamen Tangguh Bencana).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan ruang partisipasi bagi Forum Anak dalam Musrenbang (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Implementasi Tiap Klaster (Klaster I-Klaster V). Berikut pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di 365 Desa/ Kelurahan dibarengi dengan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak. (Eka Maria)