Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

Reduksi Angka Kemiskinan, Pemkab Pasuruan Sinergi dan Sinkronkan Program Penanggulangan Bersama Pemprov Jatim

23 September 2021 (13:20)

Pelayanan Publik

3150x Dilihat

0 Komentar

admin

E-Paper PDF E-Paper JPG

Untuk menanggulangi angka kemiskinan yang masih relatif banyak dijumpai di beberapa Desa yang tersebar di 24 Kecamatan, Pemerintah Kabupaten terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Fokusnya lebih kepada sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan.

Komitmen tersebut ditindaklanjuti dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemprov Jatim Tahun 2021 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron. Bertempat di Harris Hotel and Convention, Bundaran Satelit Kota Surabaya, Rabu (22/9/2021), Wakil Gubernur Jatim, Emil Listianto Dardak menitikberatkan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di lokasi dan sasaran tertentu di seluruh Kabupaten/ Kota di Jatim.

“Saat ini, peringkat nasional kemiskinan pedesaan Jatim menempati peringkat ke 8 nasional, meski lebih baik dari tingkat kemiskinan perkotaan. Jumlah penduduk miskin dan rentan di Jatim berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada bulan Oktober 2020, jumlah individu sebanyak 15.016.530. Sedangkan jumlah Rumah Tangga sebanyak 4.873.272”, tutur Wagub.

Di sisi lain, Emil menyatakan bahwa akibat pandemi, kemiskinan di perkotaan cukup besar dengan tingkat kedalaman kemiskinan yang sempat naik. Hal itu berdampak ke desa, karena mereka yang di perkotaan akan pulang ke kampung.

“Kita menghadapi kemiskinan di sektor pertanian. Rata-rata kepemilikan lahan dibawah 1 hektar. Kemiskinan ekstrim di Jatim menyentuh angka 4,4 persen. Maka dari itu, kami mohon kerjasama Bapak/ Ibu Walikota dan Bupati agar bisa bekerjasama dan terus bersinergi dengan kami”, ajak Wagub.

Ditambahkan Wagub, dibutuhkan penekanan peran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti pendataan ulang identitas agar tidak terjadi kepemilikan KTP ganda. Berikut pendataan ulang bagi para penerima bantuan karena faktor status sosial yang sifatnya dinamis.

“Semisal pada tahun-tahun lalu yang bersangkutan masuk dalam kategori keluarga miskin, tapi seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan sudah tidak masuk kategori. Hal-hal itu perlu mendapat perhatian agar bantuan dari pemerintah dapat tepat sasaran”, tandas Emil.

Masih dalam momen yang sama, Wagub juga menyerukan kepada seluruh Kepala Daerah agar meningkatkan pelayanan dan kualitas di sektor pendidikan. Terlebih sektor pendidikan antinya akan mempengaruhi perkembangan setiap individu agar mendapat pekerjaan layak untuk menaikkan taraf hidup. (Eka Maria)

Ringkasan AI ^Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.