Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali mendapatkan kado istimewa dari Pemerintah Pusat. Kali ini meraih penghargaan insentif fiskal dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI).
Capaian membanggakan tersebut diberikan bukan tanpa sebab. Melainkan berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan RI terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dianggap sebagai daerah yang berhasil menurunkan angka stunting. Sehingga berhak menerima insentif fiskal senilai Rp 7,15 Milyar.
Secara simbolis, penghargaan diserahterimakan dari kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Kementerian Kesehatan, Jakarta pada hari Rabu (12/11/2025). Praktis, raihan prestasi prestisius tersebut disambut hangat oleh seluruh keluarga besar Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Seperti halnya yang direpresentasikan oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dalam pernyataannya berikut ini.
“Alhamdulillah Pemkab Pasuruan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Wapres dan Kementerian Keuangan berupa penambahan dana insentif fiskal sebesar 7 Milyar. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Pasuruan termasuk 50 daerah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan,” ungkapnya bersemangat.
Menurutnya, prestasi tersebut tidak terlepas dari kemitraan dan kerjasama semua elemen di Kabupaten Pasuruan. Baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sektor swasta maupun masyarakat. Bergerak bersama-sama untuk menurunkan angka stunting.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan dan dinas terkait yang sudah bekerjam keras untuk menurunkan angka stunting. Berkat kerjasama semua stakeholders. Kami yakin dengan kebersamaan, Kabupaten Pasuruan bangkit, bersama kita bisa,” tandasnya.
Diwartakan sebelumnya, pada saat membuka Rakornas, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming meminta para seluruh Kepala Daerah di tanah air untuk mereplikasi praktik dan program percepatan penurunan stunting. Khususnya dari wilayah yang telah berhasil menurunkan prevalensi di bawah rata-rata nasional.
“Sudah ada 12 provinsi yang prevalensi stuntingnya di bawah nasional. Kalau kita lihat data dari Kemenkes, Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan penurunan frekuensi paling signifikan, turun sebesar 5,8 persen,” paparnya.
Ditambahkan Wapres, pemberian dana insentif fiskal diharapkan mampu mendorong percepatan penurunan stunting secara nasional. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan sejumlah indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi atas capaian dan komitmen daerah dalam menurunkan prevalensi stunting. (Eka Maria)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar aca...
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati Rancangan Peraturan Daera...
Dalam rangka memperingati HUT ke 27 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan HUT ke 55...
Letnan Kolonel Inf Boga Bramiko secara resmi melepas jabatannya sebagai Komandan...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian mela...
Komentar