Pemerintah Kabupaten Pasuruan meminta masyarakat agar tidak membeli, menjual dan mengedarkan rokok ilegal dalam bentuk apapun. Ajakan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko dalam talkshow Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang digelar di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Pasuruan FM 107.
Untuk menekan peredaran rokok illegal, warga juga diminta melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan dugaan peredaran rokok illegal. Berikut, turut menyebarluaskan informasi dan edukasi ke sekitarnya terkait dampak negatif dan konsekuensi hukum dari peredaran rokok illegal.
“Kami berharap, semua masyarakat mendukung upaya kami, Pemerintah Daerah dan aparat dalam upaya penegakan hukum terkait peredaran rokok illegal. Terlebih rokok illegal merugikan negara. Sebaliknya, kami terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pelanggaran hukum dan ancaman sanksi pidana dan denda bagi pihak yang memproduksi, mendistribusikan atau memperjualbelikan rokok illegal. Baik melalui media cetak maupun elekronik,” pintanya.
Bersinergi bersama Polres Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Bea Cukai Pasuruan dan seluruh stakeholders terkait lainnya, Pemerintah Daerah intens membangun kesadaran masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi produk rokok legal. Jika semisal mengetahui peredaran rokok illegal dapat melaporkannya melalui aplikasi SIROLEG, Sistim Informasi Rokok Ilegal. Aplikasi berbasis website yang dikembangkan untuk mencatat, mengumpulkan dan melaporkan informasi peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal secara realtime.
“Kami juga melakukan pengawasan dan pemusnahan serta operasi gabungan rokok illegal. Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengusaha rokok agar memenuhi ketentuan perijinan dan pembayaran cukai. Juga mendorong kebijakan daerah yang mendukung investasi, kemudahan berusaha dan perlindungan industri rokok legal,” jelasnya pada hari Kamis (12/11/2026).
Dalam program dialog interaktif yang berlangsung sangat dinamis dan gayeng tersebut, Sekda Yudha menjabarkan pemanfaatan utama DBHCHT berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2026 dan pelaksanaan program di Kabupaten Pasuruan. Masing-masing, bidang kesejahteraan masyarakat (50 persen), bidang kesehatan (40 persen) dan bidang penegakan hukum (10 persen).
“Di bidang kesehatan masyarakat, ada beberapa kegiatan yang terus dimaksimalkan. Diantaranya dengan meningkatkan kualitas bahan baku tembakau, melakukan pembinaan industri hasil tembakau, pelatihan keterampilan kerja serta bantuan sosial bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas pelayanan Kesehatan dan program kesehatan yang berkaitan dengan dampak konsumsi hasil tembakau. Sedangkan di bidang penegakan hukum dilakukan melalui sosialisasi ketentuan peraturan cukai, pengawasan peredaran rokok illegal dan operasi pemberantasan rokok illegal,” imbuhnya.
Di momen yang sama, Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno menggarisbawahi tentang ciri-ciri rokok illegal yang harus diketahui masyarakat. tidak Misalnya, tidak ada pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai lama yang dipakai lagi dan pita yang salah peruntukan. Sekaligus menghimbau agar tidak hanya tergiur membeli karena harganya yang murah, padahal merugikan negara.
“Di lapangan, petugas sering kucing-kucingan karena pelaku berpindah tempat jualan saat ada operasi. Pelaku biasanya diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi, sedangkan untuk tindakan yang berat barang disita dan dimusnahkan bersama Bea Cukai. Selain itu, pelaku juga dibina lewat pelatihan agar ekonominya bisa dialihkan ke pekerjaan lain,” tuturnya.
Sementara itu, Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Rahmanda Bayu menambahkan tentang peran strategif Kejaksaan dalam memaksimalkan penegakan hukum dan pemberantasan rokok illegal. Baik yang dilakukan melalui pelaksanaan tugas maupun fungsi penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan berintegritas.
“Peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penanganan perkara ketika telah terjadi tindak pidana, tetapi juga diwujudkan melalui koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan. Juga penanggulangan peredaran rokok ilegal. Dalam aspek penegakan hukum, kami melaksanakan fungsi penuntutan terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai yang telah dilimpahkan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kami memastikan setiap perkara ditangani secara cermat, mulai dari penelitian berkas perkara, pembuktian di persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya. (Eka Maria)
Komentar