Adaptif dan Inovatif, Syarat Mutlak ASN di Era Disrupsi

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban memiliki kredibilitas, reputasi dan kecakapan yang mumpuni. Sehingga mampu membawa perubahan sekaligus menciptakan sebuah revolusi dalam organisasi.

Kata Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto, hal itu merupakan syarat mutlak yang sudah sepatutnya dimiliki oleh abdi negara agar lebih menjadi bermanfaat dan memiliki nilai positif terhadap organisasi. Terlebih dalam kondisi sosial dengan perubahan yang begitu cepat saat ini.

Oleh karenanya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Jawa Timur tersebut mengajak kepada seluruh ASN agar mengedepankan riset dan inovasi yang berdampak. Tidak hanya terpaku pada terobosan di bidang teknologi dan sosial saja, tetapi juga inovasi administrasi, manajemen, kebijakan dan inovasi frugal.

"Sebagai ASN, kita berkewajiban terus berinovasi melalui riset dengan mengadopsi perkembangan teknologi. Demikian juga dari segi inovasi sosial dengan meningkatkan kinerja dan hubungan sosial melalui pendekatan praktis. Tentunya diimbangi dengan berinovasi secara administratif dengan melakukan perubahan tata kelola pemerintahan disertai akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban kinerja," pintanya.

Disampaikan pada saat memberikan materi dalam agenda "Festival ASN Belajar Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Hotel Ijen Suites Malang, Pj. Bupati Andriyanto juga menjabarkan tentang kewajiban ASN dalam melakukan pembaharuan secara totalitas terhadap prosedur dan birokrasi manajemen. Terutama dalam mengimplementasikan kebijakan dan tata kelola organisasi demi tercapainya tujuan dan peningkatannya kinerja.  

"Lalu bagaimana dengan inovasi kebijakan? Di era disrupsi sekarang ini, kita berkewajiban menciptakan kebijakan baru strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, implementatif untuk kemudian digunakan dan diadopsi berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu juga dengan rajin berinovasi produk dengan biaya yang lebih murah dari pada produk yang sudah ada," tuturnya pada hari Senin (7/11/2023) malam.

Sementara itu, dalam majelis ilmu dan forum diskusi yang diikuti oleh ratusan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kerja Bakorwil Malang selama tiga hari (6-8 November 2023) tersebut, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Ramliyanto menjelaskan tentang maksud dan tujuan digelarnya "Festival ASN Belajar tahun 2023" bertema "Menyiapkan SDM ASN Menuju Birokrasi Berkelas Dunia" yang secara estafet akan dilaksanakan di 5 Wilayah Bakorwil di Jawa Timur. Diantaranya untuk mendorong capaian dan peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) bagi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap ada pendalaman pengetahuan dan wawasan ASN di lingkungan Pemprov Jatim melalui pengembangan kompetensi non klasikal yang menarik. Sekaligus sebagai media evaluasi terhadap efektifitas serta dampak program ASN Belajar yang dikemas dalam kegiatan pengembangan kompetensi tatap muka interaktif. Juga untuk memperluas jangkauan kegiatan pengembangan kompetensi BPSDM Provinsi Jatim," jelasnya seraya tersenyum.

Kegiatan dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli dan Kepala Bakorwil III Malang Provinsi Jawa Timur, Asep Kusdinar. Berikut, Sekretaris BPSDM Provinsi Jawa Timur, Zainal Muttaqin dan Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Gunawan.

Pantauan Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan, sepanjang acara berlangsung, peserta tampak begitu antusias dengan ritme diskusi yang hidup. Hal itu terpantau dari keaktifannya dalam menyimak materi sekaligus berinteraksi dengan masing-masing narasumber.

Sebut saja sesi kelas yang diampu oleh Akademisi dari Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Meithiana Indrasari dengan materi ajar "Literasi Digital ASN" serta Praktisi Humas dari ThinkPR Yogyakarta, Shinta. Keseruan ambience belajar dalam kelompok besar tersebut semakin terasa pada saat Humas Kementeria Keuangan RI, Farchan Noor memberikan materi "Bijak Bermedia Sosial". (Eka Maria)