Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bahas Perwalian Anak. Kejari dan Dinsos Kabupaten Pasuruan Undang Puluhan LKSA

Gambar berita: Bahas Perwalian Anak. Kejari dan Dinsos Kabupaten Pasuruan Undang Puluhan LKSA
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan bersama Dinas Sosial mengumpulkan puluhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) alias Panti Asuhan, Rabu (4/6/2025) pagi. 

Pantauan di lokasi, total ada 39 orang perwakilan LKSA yang tersebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.

Mereka diundang di Ruang Kalingga, Komplek Kantor Bupati Pasuruan untuk memberikan data seputar keberadaan anak yatim piatu yang diasuh di LKSA sekaligus menerima sosialisasi tentang Perwalian Anak.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Pantja Wisnoe Ismojo menjelaskan, selama ini Pemda maupun Kejaksaan belum menginventarisir data anam yatim piatu di LKSA. 

Maka dari itu, harapannya apabila ditemukan anak lembaga yang yatim piatu, langsung diinventarisir untuk selanjutnya dapat dibuatkan perwalian anak dengan Ketua LKSA sebagai Walinya hingga usia 18 tahun.

"Sebenarnya ini program Kejaksaan Negeri, yakni Kasi Datun berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tentang perwalian anak. Selama ini memang belum pernah menginventarisir data anak yatim piatu di LKSA, dan dengan pertemuan ini kami langsungi inventarisir," ucapnya. 

Sementara itu, Purning Dahono Putro selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa Kejaksaan, melalui Jaksa Pengacara Negara, dapat mengajukan permohonan perwalian kepada pengadilan untuk anak di bawah umur yang belum memiliki wali hukum. 

Perwalian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak, termasuk dalam hal pengurusan pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lain. 

Khusus di LKSA, Ketuanya dapat diangkat sebagai wali bagi anak yatim piatu melalui penetapan pengadilan.

"Melalui proses penetapan perwalian ini, anak-anak akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat, serta kepastian akan hak-haknya sebagai warga negara. Proses ini juga memastikan adanya pengawasan dan kontrol terhadap kesejahteraan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik," imbuhnya. (emil)


Ringkasan AI Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.

Komentar


Tinggalkan Komentar:

Captcha

Berita Lainnya

Article Image
Bupati Mas Rusdi : Kominfo itu Urat Nadi, Otak dan Etalase Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika...

Article Image
Pemkab Pasuruan Raih Penghargaan Times Indonesia Awards 2026

 Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasio...

Article Image
Festival Tempe Parerejo, Istimewa. Mulai Tempe Goreng Sampai Es Krim Tempe

Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan menggelar Festival Tempe....

Article Image
Layanan Vaksinasi Internasional RSUD Bangil Kini Terintegrasi Kepengurusan Paspor Sehari Jadi

Layanan vaksinasi internasional RSUD Bangil kini terintegrasi dengan kepengurusa...

Article Image
Pemkab Pasuruan Launching Platform TJSL dan PJLH

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaunching Platform TJSL (Tanggung Jawab Sosial d...