Logo Kabupaten Pasuruan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

Transparansi Anggaran, Wujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Prima

Gambar berita
04 Mei 2021 (10:15)
Pelayanan Publik
4154x Dilihat
0 Komentar
admin

Untuk menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dibutuhkan transparansi anggaran. Sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah. Demikian pernyataan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Bachtiar Ujang Purnama dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Timur yang digelar di kantor Walikota Surabaya di penghujung April 2021.

Dalam agenda yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron tersebut dijelaskan tentang urgensitas transparansi anggaran pemerintahan yang jelas akan berdampak positif. Terutama dalam menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.     

“Tentunya harus ada yang namanya transparansi penggunaan anggaran. Transparansi penggunaan anggaran inilah yang nantinya akan memicu masyarakat agar bisa kembali percaya. Sekaligus puas terhadap kinerja pemerintah”, tuturnya.

Di sisi lain, jika seluruh tata kelola pemerintahan benar-benar transparan, maka secara otomatis akan mencegah terjadinya tindak korupsi. Penyebab utama runtuhnya etika sosial politik berikut otoritas pemerintahan.   

“Semua kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dampak adanya transparansi penggunaan anggaran pada akhirnya bisa dipantau dan diawasi oleh banyak pihak. Hal itulah yang nantinya juga akan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Banyak hal yang bisa diakibatkan dari korupsi di bidang pemerintahan, jika semisal layanan publik tidak efisien. Belum lagi berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dank ekses negatif lainnya”, tandasnya dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Daerah se-Jawa Timur tersebut.

Maka dari itu, ditambahkan Brigjen Bachtiar bahwa kehadiran KPK sebagai upaya preventif. Membantu agar semua hal tersebut tidak sampai terjadi. Untuk mencegah terjadinya tipikor, pihaknya siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepala Daerah di Jawa Timur. Harapannya,   mampu menciptakan sebuah penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. (Eka Maria+Lukman)

 


Ringkasan AI Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.

Komentar


Tinggalkan Komentar:

Captcha

Berita Lainnya

Article Image
Kawasan Kumuh di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton Mulai Dipercantik

Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton pada tahun ini menjadi target sasaran program pe...

Article Image
Wabup Pasuruan Launching Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 33.500 Pekerja Rentan

Wakil Bupati Pasuruan bersama Wakil Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Keten...

Article Image
Warga Desa Mlaten Gelar Selamatan Desa dan Petik Laut, Wakil Bupati Pasuruan Harap Tradisi Terus Lestari

Masyarakat Dusun Pesisir, Desa Mlaten, Kecamatan Nguling menggelar acara Selamat...

Article Image
Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Disahkan Jadi Perda

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akhirnya diresm...

Article Image
Ratusan CPNS Dilantik Jadi PNS Pemkab Pasuruan. Mas Rusdi : Tingkatkan Kompetensi, Jadilah ASN yang Berakhlaqul Karimah

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo melantik ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS...