Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
DPRD Kabupaten Pasuruan mengesahkan dua Raperda Perubahan non-APBD secara sekaligus.
Dua Raperda tersebut yakni Raperda no. 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Serta Raperda no. 02 tahun 2012 tentang penyertaan modal ke pihak ketiga.
Raperda tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna ke IV di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (02/11/2022) siang dengan ditandai Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Pasuruan dengan DPRD.
Dari pantauan di lapangan, Penandatanganan dari Pihak Pemkab Pasuruan dilakukan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron. Sedangkan dari pihak legislatif adalah Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.
Sebelum ditandatangani, acara diawali penyampaian paparan oleh Ketua Pansus Samsul Hidayat. Kemudian dilanjutkan permohonan persetujuan raperda non-APBD oleh Ketua Bapemperda, Saad Muafi.
Dalam kesempatan itu, dewan belum mengesahkan raperda perubahan perda nomor 8 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Pasuruan yang dibutuhkan untuk percepatan penanganan bencana.
Padahal, raperda tersebut termasuk salah satu yang urgent bagi Pemkab Pasuruan dalam percepatan penanganan kebencanaan.
Perubahan raperda tersebut diperlukan, agar klasifikasi BPBD di Kabupaten Pasuruan bisa meningkat, dari OPD tipe B menjadi tipe A.
Karena masih OPD tipe B, maka penanganan rehabilitasi dan rekontruksi kerusakan insfrastrukur pasca bencana yang dilakukan BPBD tidak optimal lantaran harus berkoordinasi dengan OPD lain yang notebene berstatus dinas.
Sekadar diketahui, Kabupaten Pasuruan termasuk daerah yang rentan bencana alam. Buktinya, sepanjang 2021 lalu tercatat ada 288 bencana. Mulai bencana banjir, tanah longsor, hingga puting beliung.
Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron menjelaskan dua raperda tersebut sudah bisa disahkan karena pembahasannya telah tuntas.
"Sedangkan raperda yang terkait BPBD Kabupaten Pasuruan masih dalam proses untuk penyelesaian. Sedang diproses di provinsi, mungkin tinggal menunggu waktu saja," ucapnya. (emil)
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyatakan siap mendorong 5 juta Keluarga Pen...
Pemkab Pasuruan memberikan insentif fiskal atau stimulus potongan 1% kepada waji...
Indonesia kaya akan beragam budaya dan adat istiadat yang turun temurun. Sebuah...
Bupati Pasuruan HM. Rusdi Sutejo bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi meluncurkan layanan Unit Gawat Darurat (UGD)...
Komentar