Gelar Musrenbang 2018, Plt Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayudha Evaluasi Banyak Hal

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan ) tingkat Kabupaten Pasuruan tahun 2018.

Musrenbang tersebut dilaksanakan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti Pemkab Pasuruan, Selasa (27/03/2018) pagi, dan dibuka langsung oleh Plt Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayudha serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Sutiadji, Wakil Ketua DPRD, Sutar, para Kepala OPD, camat hingga beberapa alim ulama seperti Rois Surya PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Muzakki Birul Amin, Habib Zaenal Abidin, dan undangan lainnya.

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan, Soenarto mengatakan, Musrenbang RKPD tahun ini merupakan masa transisi, lantaran seiring berakhirnya kepemimpinan Bupati Pasuruan dan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018. Oleh karenanya, penyusunan RKPD 2019 didasarkan pada RPJPD 2005-2025, di mana RPJPD memasuki periode lima tahun ketiga yang diarahkan pada terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan.

“Musrenbang ini juga berpedoman pada RKP nasional 2019, yakni pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan RKPD propinsi Jawa Timur 2019 yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan,” kata Sunarto dalam laporannya.

Ditambahkannya, RKPD tahun 2019 berfokus pada pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang maslahat, dengan prioritas pembangunan daerah melalui berbagai macam kegiatan, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur daerah, nilai tambah ekonomi melalui pertanian, perikanan dan peternakan, pemantapan ketahanan pangan daerah dan pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman dan ketertiban di masyarakat dan kesuksesan pemilu, serta penguatan kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel.

“Tema Musrenbang tahun ini menjadi cukup relevan dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Frame pembangunan seperti ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan yang dalam tahun 2016 mencapai 5,44%,” imbuhnya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan tersebut menambahkan bahwa sebelum musrenbang tingkat Kabupaten digelar, pihaknya terlebih dulu mengadakan Musrenbang dari tingkat desa yang telah dilaksanakan pada Juli 2017 lalu, kemudian dilanjutkan Musrenbang Kecamatan mulai 5-13 Pebruri 2018, Forum Perangkat Daerah (FKD) mulai 5-15 maret dan diakhiri dengan Musrenbang Kabupaten Pasuruan.

“Total ada 5972 usulan mulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah. Dan mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan akan langsung kita bahas dengan semua OPD terkait,” terangnya kepada Suara Pasuruan.

Sementara itu, Plt Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayudha mengevaluasi Musrenbang dalam beberapa tahun terakhir. Total ada 5 hal yang disampaikan di hadapan ratusan peserta musrenbang, diantaranya perihal ketersediaan dan pemanfaatan SDA (Sumber Daya Air) yang masih belum maksimal, penyerapan aspirasi dari desa yang tidak terakomodir dalam musrenbang, permasalahan peternakan yang belum bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, serta serta nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang belum meningkat secara signifikan.

“Ini adalah uneg-uneg saya yang saya sampaikan dalam Musrenbang ini. Utamanya perihal pemanfaatan air bersih yang harus dimaksimalkan terus, karena saya masih melihat banyak warga yang mandi, mencuci dan minum air sungai. Ini tidak wajar dan harus segera diatasi,” katanya.

Selama ini, untuk suplai air bersih di desa-desa rawan kekeringan masih belum bisa diatasi dengan maksimal. Gagah (panggilan akran Riang Kulup Prayudha) lantas mencontohkan, apabila ada 30 desa kekeringan, maka setidaknya ada 30 tangki yang setiap hari mendistribusikan air ke semua desa tersebut.

“Katakanlah satu tangki seharga Rp 400 juta kemudian kita kalikan 30 jadi 12 Milyar, itu tidak sampai 1% dari total APBD Kabupaten Pasuruan. Rasanya layak sekali kalau masalah kebutuhan air ini menjadi kebutuhan utama yang harus diprioritaskan,” beber dia.

Lain halnya dengan penyerapan aspirasi dari desa yang tidak terakomodir dalam musrenbang. Menurut Gagah, hampir 85% dari semua desa masih kurang puas dengan pelaksanaan Musrenbang. Bahkan, 4 kali Musrenbang, aspirasi masyarakat belum masuk dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

“Seperti tidak ada keadilan dalam ploting anggaran. Maka dari itu saya meminta agar Musrenbang ini bisa menjadi wadah yang betul-betul mewakili aspirasi dari seluruh masyarakat se-Kabupaten Pasuruan. Banyak kesan Musrenbang sebagai kegiatan formalitas saja,” terang pria penghobi badminton itu.

Sedangkan perihal PAD, Gagah menginginkan agar perolehan PAD bisa ditingkatkan secara signifikan, mengingat nilai PAD Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya belum menyentuh angka Rp 1 Trilyun. Sehingga dirinya berharap ada inovasi dan keberanian dalam mengelola beberapa bidang penting seperti tambang, pasir dan batu (sirtu) dan lainnya.

“Bandingkan saja dengan Sidoarjo yang PAD nya bisa Rp 1 Trilyun lebih. Maka dari itu kita harus mengejar ketertinggalan ini melalui inovasi dan kerja keras. Contohnya dalam hal pertambangan, kita bikin saja BUMD Pertambangan atau yang sejenis, yang penting bisa menambah PAD kita setiap tahunnya,” ujar Gagah. (emil)