Agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kembali menegaskan untuk tetap mengawal keuangan desa terkait dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017. Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis supaya implementasi UU Desa ini dapat berjalan dengan baik.
Dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementrian Dalam Negeri akan mengembangkan aplikasi pengelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi tersebut disebarluaskan kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikannya. Bagi desa yang sudah menerapkan SISKEUDES akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.
Kedua aplikasi tersebut untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan masyarakat untuk mengimplementasinya. Selain itu, kemudahan dari aplikasi tersebut dapat menghasilkan output berupa dokumen dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
<p justify;"="" style="text-align: justify;">Pada akhir Tahun 2014, BPKP telah melakukan survei beberapa kondisi desa, diantaranya terdapat desa yang sudah berbasis teknologi (website/ internet). Ada juga desa yang minim sarana prasarana. Disamping itu juga masih ada desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang belum memiliki prosedur. (Rosmida & Eka Maria)
Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2 Kostrad Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun...
Kabupaten Pasuruan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi arabika dan...
Pemkab Pasuruan Proyeksikan APBD 2027 Sebesar Rp4,07 Triliun, Fokuskan Anggaran...
Pembangunan pintu pengendali air di Dusun Gambiran, Desa Bandaran, Kecamatan Win...
Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2026, Pemerintah Kabupaten...
Komentar